Komisi IV DPR menerima Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) dan Temu Akbar Nelayan Indonesia yang menyampaikan hasil diskusi yang membahas nasib sedikitnya 60 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup secara langsung dan tidak langsung dari sektor kelautan dan perikanan, di Gedung Nusantara III DPR RI, Kamis (17/1).

Audiensi yang diterima wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron (F-PD), Nabiel Al Musawa (F-PKS), Jafar Nainggolan (F-PD), Komisi IV berjanji akan meneruskan masukan ini kepada Pemerintah, ”Kami (Komisi IV) akan menindak lanjuti laporan yang disampaikan Kiara dan hasil diskusi temu akbar nelayan Indonesia, pada Rapat Kerja Komisi IV dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, senin 21 Januari 2013,” ujar Herman.

Dalam audiensi tersebut mereka menyampaikan banyak nelayan yang meninggal dan kapalnya tenggelam di tengah laut karena cuaca buruk, juga mengalami kriminalisasi oleh perusahaan dan aparat. Garam-garam menumpuk di gudang, karena Pemerintah lehih suka mengimpor dibanding membeli garam hasil keringat petani dengan harga layak.

Nelayan Indonesia menghadapi tantangan pencurian ikan, impor ikan dan garam, tingginya harga bahan bakar, minimnya akses permodalan, pencemaran laut, cuaca ekstrim, serta masuknya nelayan asing di wilayah perairan Indonesia. Namun tantangan paling berat justru saat berhadapan dengan produk-produk kebijakan negara yang tidak berpihak dan memiskinkan nelayan, mulai dari konservasi hutan bakau dan reklamasi kawasan pesisir, maraknya industri pariwisatayang menggusur pemukiman dan wilayah tangkap, penggunaan alat produksi yang merusak dan maraknya pertambangan yang merusak ekosistem laut, yang membuat hasil tangkapan berkurang drastis.

Nelayan Indonesia tidak hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga, dan  mengemban tugas negara menyediakan sumber protein dan pemenuhan kedaulatan pangan bangsa, tetapi juga tampil di depan menjadi pelindung tanah air saat berhadapan dengan para pencuri ikan asing dan kejahatan lintas negara (transnasional crime).

Para nelayan Indonesia, juga menyampaikan bahwa tantangan tersebut tidak hanya tanggung jawab nelayan, diharapkan negara juga harus mengambil peran dan tanggung jawab lebih besar memastikan tegaknya konstitusi yang memandatkan perlindungan serta memastikan kesejahteraan nelayan. “Salah satunya memastikan adanya instrumen politik untuk nelayan,” kata Sekjen Kiara Riza Hamanik.   (rep:agung sulistiono)/foto:iwan armanias/parle.