Komisi IV DPR mencurigai adanya kartel yang bermain atas naiknya harga daging sapi di Indonesia, pasalnya hanya sejumlah importir yang terdaftar dan diduga dikontrol orang tertentu.   

“Jumlah perusahaan importir di Indonesia itu sangat sedikit, hanya 67 perusahaan. Mungkin perusahaan itu dikontrol oleh orang-orang tertentu. Saya mencurigai ada kartel di balik layar proses impor daging ini, dan mereka itu bisa mengatur harga daging,”ujar Anggota Komisi IV DPR Siswono Yudho Husodo di Gedung Nusantara, Selasa, (5/1),

Menurutnya, kalau pemain impor ini tidak banyak, dan mereka sepakat mengenai harga tentu harga daging akan jelas. “Ini belum lagi jalur impornya semakin panjang dan banyaknya biaya tidak resmi mengakibatkan harga semakin melambung naik,”kata politisi Golkar ini.

Siswono menilai, kenaikan harga daging sapi di pasaran ternyata tidak berdampak besar bagi kesejahteraan para peternak sapi hanya segelintir sekelompok orang yang menikmati kenaikan daging sapi. “Dengan harga daging saat ini yang mencapai Rp 90.000, maka yang diuntungkan tentu saja importir. Makanya, importir itu berani membeli izin agar bisa mengimpor daging,”jelas Siswono.

Menurutnya, kebutuhan daging sapi di Indonesia cukup tinggi yaitu mencapai 240 ribu ton dan impor sapi sebanyak 80 ribu ton. “Tahun ini, pemerintah menetapkan kuota impor daging sapi sebanyak 80 ribu ton. Sedangkan total kebutuhan nasional sebanyak 240 ribu ton. Artinya, sepertiga dari kebutuhan daging sapi nasional akan dipenuhi oleh daging impor,”katanya.

Siswono menilai tindakan mengimpor daging sangat menyedihkan bagi negara Indonesia yang terkenal sebagai Negara agraris. “Secara tidak langsung, tahun ini Indonesia akan mengimpor 400 ribu ekor sapi. Hasil ini didapatkan dari asumsi 1 ekor sapi menghasilkan 200 kg daging,”ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, kebutuhan sapi yang tinggi disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, termasuk peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga frekuensi konsumsi daging pun meningkat. Namun, peningkatan konsumsi daging tidak seimbang dengan peningkatan jumlah populasi sapi.

“Jika kita akan menghentikan impor sapi, jumlah sapi di Indonesia yang hanya 14,8 juta ekor itu akan terlalu banyak dipotong. Sapi kita habis, jadinya kita malah impor lagi. Saya mengusulkan, bukan jumlah impor yang mesti kita ributkan, tapi jenis impor. Lebih baik Kementerian Pertanian mengimpor sapi betina produktif, jadi sapi-sapi itu bisa berkembang biak di sini,”katanya. (si/sf), foto : wahyu/parle/hr.