Ketua Panitia Kerja RUU Keuangan Negara Dimyati Natakusuma mengatakan, Potensi APBN Indonesia sebenarnya sangat besar bahkan melampau jumlah APBN yang sebesar Rp. 1683 Triliun.

"seharusnya APBN bisa mencapai sekitar 3 kali lipat dari APBN saat ini yang sebesar sebesar Rp 1.683 triliun yaitu sebesar Rp 5000 triliun kalau saja tidak ada kebocoran-kebocoran di tingkat penerimaan keuangan negara,"terangnya saat diskusi legislasi "Revisi UU Keuangan Negara di Press Room DPR, Jakarta, Selasa, (5/3).

Karena itu, lanjut Dimyati, diperlukan revisi UU no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara agar tidak ada lagi kebocoran-kebocoran keuangan negara yang bocornya mulai dari hulu sampai ke hilir.

“Kebocoran anggaran itu dari hulu sampai ke hilir, dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan. Kebocoran juga terjadi bukan hanya dari penggunaan tapi juga dari pemasukan keuangan negara,"paparnya.

Menurut Dimyati, kebocoran yang ada harus ditutup celahnya  dalam proses revisi UU Keuangan Negara sehingga sulit membocorkan keuangan negara.

Dirinyapun memberikan contoh bagaimana penyelundupan marak terjadi di Indonesia yang sangat merugikan pemasukan keuangan negara. “Barang-barang ilegal saja seperti narkoba bisa masuk secara gampangnya ke Indonesia, konon lagi barang-barang legal seperti alat elektronik dengan mengelapkan pajak bekerja sama dengan aparatur-aparatur terkait.Ini artinya kan ada kelemahan dan kebocoran yang terjadi dari sektor pemasukan negara dan juga keamanan negara,”tambahnya.

Politisi inipun mengatakan penyelenggara negara yang mendapatkan amanat untuk mengelola keuangan negara malah menjadi aktor pengendali dan turut serta merampok bersama-sama baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompoknya dan untuk penguasa.

Dimyati dengan tegas mengatakan hampir semua posisi strategis baik di pemerintah pusat maupun di pemerintahan daerah ada oknum-oknum yang sangat menentukan didalam penyelenggara negara yang sebagian besar melakukan penyimpangan dan siapapun yang berani berbeda dan melawan atau menggangu kepentingan para penjarah tersebut maka akan dihabisi.

“Akibat ulah oknum-oknum ini yang kalau di DPR jumlahnya sekitar 1-5 persen Indonesia diamang kehancuran dari tahun ketahun bukan semakin bersih danmaju tapi sebaliknya. Mereka yang sedikit dan jahat ini terorganisir dengan rapi sehingga orang-orang yang bersih kalah kuat dibandingkan dengan mereka karena tidak terogranisir. Kejahatan terorganisir bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Ironis, tapi inilah faktanya,” tegasnya.

Dimyati menambahkan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK hanya sekedar pemeriksaan adminstratif.Selama ini pemeriksaan KPK juga hanya bersifat random saja sehingga tidak semua juga bisa diaudit. "BPK itu hanya memeriksa adminstrasi dan sifatnya juga random saja. Sehingga jika syarat administrasinya terpenuhi maka dianggap tidak ada penyelewengan.Asal jangan buat proyek fiktif karena akan terendus, yang lainnya relatif aman,"ujarnya.  (si)foto:wy/parle