Komisi V DPR RI saat foto bersama usai menggelar audiensi dengan Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Rabu (22/1/2025). Foto: Azka/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi V DPR RI menggelar audiensi dengan Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Rabu (22/1/2025). Dalam kesempatan tersebut, disinggung akan pentingnya kesinergisan antara pemerintah pusat dan daerah untuk memaksimalkan perbaikan infrastruktur.

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menyatakan bahwa masalah-masalah seperti banjir, kemacetan, dan infrastruktur lainnya akan lebih efektif jika diusulkan langsung oleh pemerintah daerah untuk menjadi masukan bagi pihak legislatif.

“Masalah banjir, kemacetan, hingga infrastruktur lain lebih baik jika ada usulan langsung dari pemda untuk menjadi masukan ke kami. Dengan begitu, kita dapat menyusun langkah strategis bersama,” ujar Sudjatmiko saat ditemui Parlementaria usai pertemuan tersebut. 

Terkait proyek besar seperti Banjir Kanal Timur Bekasi serta pembangunan di daerah lain, Sudjatmiko menyoroti pentingnya sinergitas pusat dan daerah serta dukungan anggaran dari APBD untuk pembebasan lahan. Hal ini diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur fisik di wilayah tersebut.

“Ya jadi memang kita di pusat itu fokus untuk pembangunan. Untuk pembebasan lahan itu sebaiknya di-support oleh anggaran APBD supaya bisa sinergi. Karena jika tidak dibantu pembebasan lahan, kita sulit untuk membangun fisik untuk kelancaran infrastruktur,” jelas legislator dapil Jawa Barat VI tersebut.

Terkait isu keterbatasan anggaran untuk infrastruktur jalan, Sudjatmiko menegaskan bahwa peningkatan anggaran untuk infrastruktur jalan akan mulai direalisasikan tahun depan. Ia juga menambahkan bahwa anggaran tersebut akan meningkat seiring dengan peningkatan penghasilan dari pajak kendaraan bermotor.

“Kemarin, dalam diskusi (dengan) gubernur terpilih, anggaran jalan itu yang dari Rp1 triliun akan ditingkatkan karena penghasilan dari pajak kendaraan bermotor mendapat Rp 8 triliun. Sebenarnya tahun berikutnya pasti akan naik. Jadi nanti mungkin ada beberapa lokasi yang tidak perlu dibiayai oleh kementerian, ada yang harus dibiayai oleh Pemda,” tegasnya.

Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini menyatakan bahwa hasil audiensi mengenai permasalahan di Jawa Barat akan dibawa ke mitra kerja untuk ditindaklanjuti. Ia berharap rencana yang telah dibahas dapat dieksekusi dengan baik melalui kerja sama yang solid antara legislatif dan mitra terkait.

“Ya, akan kita bawa ke kemitraan kita, nanti akan kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa dieksekusi oleh kemitraan kita dengan baik,” tutup Sudjatmiko. (ira,uc/rdn)