Anggota Komisi IV DPR RI, Ajbar dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), serta Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan/ID FOOD beserta anak perusahaannya di Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Foto : Oji/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Ajbar, mengapresiasi kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram. Menurutnya, kebijakan ini membawa kebahagiaan tidak hanya bagi petani, tetapi juga bagi para wakil rakyat yang turut memperjuangkan kepentingan mereka di daerah.

Meski demikian, Ajbar mengingatkan agar manfaat dari kenaikan HPP ini benar-benar dirasakan oleh petani, bukan hanya oleh tengkulak atau pedagang.

"Kita berharap kenaikan HPP gabah ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi petani, bukan hanya menguntungkan tengkulak," ujar Ajbar dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), serta Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan/ID FOOD beserta anak perusahaannya di Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Dalam rapat tersebut, beberapa agenda yang dibahas meliputi HPP gabah, ketersediaan pangan menjelang Ramadan, distribusi pupuk bersubsidi, serta isu-isu strategis lainnya.

Politisi Fraksi PAN ini mengungkapkan bahwa berdasarkan temuannya di lapangan, banyak petani yang masih terikat dengan tengkulak. Ia menilai bahwa sistem yang diterapkan tengkulak sangat kuat dan sulit dihindari oleh petani.

"Saat ini, petani di daerah harus membeli pupuk subsidi dengan harga Rp115.000 per sak untuk jenis NPK, tetapi mereka tidak mampu membayar secara tunai. Akhirnya, mereka bergantung pada tengkulak. Tengkulak ini tentu mengambil untung dengan sistem bayar panen. Jika harga pupuk awalnya Rp115.000, saat panen bisa melonjak menjadi Rp230.000–Rp250.000, naik hampir 100 persen," jelasnya.

Lebih lanjut, Ajbar menambahkan bahwa petani sering kali terikat dengan perjanjian yang mengharuskan hasil panen mereka dijual kepada tengkulak, terlepas dari harga pasar. "Mau murah atau mahal, panen tetap harus diambil oleh tengkulak," ungkapnya.

Oleh karena itu, ia berharap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat hadir sebagai solusi untuk membantu petani terbebas dari ketergantungan terhadap tengkulak. "Ini menjadi harapan kita ke depan," tandas legislator dapil Sulawesi Barat ini. (hal/aha)