Komisi VIII Terima Pengaduan Rektor UIN dan IAIN Se Jawa

23-05-2013 / KOMISI VIII

 

Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Pendis (pendidikan Islam) Kementerian Agama dan para rektor IAIN, UIN se-Jawa pada Kamis (24/5) terungkap beberapa aduan atau masukan dari para rektor, diantaranya dari Syibli Sarjaya. Rektor IAIN Sultan Maulana Banten ini selain meminta pendistribusian dari Anggaran yang sempat terblokir karena pembintangan, juga meminta dukungan penambahan area kampus.

“Area kampus IAIN Sultan Maulana Banten seluas 3 hektar, sementara jumlah mahasiswa kami sekitar 7 ribu orang. Area itu tidak bisa menampung seluruh mahasiswa terlebih lagi jika sedang berlangsung kegiatan kampus, area parkir kami juga tidak mencukupi. Untuk itu kami mohon dukungan agar 2013 ini bisa dibangun lahan baru IAIN,”ungkap Syibli.

Ditambahkannya, hal tersebut sangat sulit terwujud jika mengharapkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang bersumber dari Kemenag. Menurutnya, kemungkinan hal tersebut baru terwujud pada 25 tahun mendatang.

Hal senada juga diungkapkan oleh Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Maksum Mukhtar, diungkapkannya karena minat masyarakat kuliah di kampus ini sangat tinggi membuat daya tampung kampus tidak mencukupi.

“Kami sudah mendapat ijin dari kesultanan Cirebon untuk membebaskan tanah seluas 50 hektar. Untuk itu kami mohon kepada Komisi VIII untuk diberi kekuatan atau tambahan dana guna membebaskan lahan tersebut,”pinta Maksum.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Sumarjati Aryoso mengatakan bahwa hal tersebut sangat sulit, mengingat mereka juga tidak mencantumkan berapa dana yang diminta. Selain itu pembebasan tanah itu sangat complicated atau kompleks, menyangkut pembebasan lahan warga, dan relokasi warga dari lahan yang akan dibebaskan.  

“Selain itu hitung-hitungannya juga berapa, misalnya berapa yang ingin dibebaskan, dan berapa harganya, serta berapa biaya pembangunannya. Dengan membangun unit baru perlu sarana dan prasarana lain, belum lagi penambahan  dosen, alat-alat peraga. Itu semua perlu hitungan lebih cermat lagi. Bukan sekedar melempar ide-ide,”jelas Sumarjati.(Ayu) foto:ry/parle

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Koordinasi Program Sekolah Rakyat dengan Kementerian Terkait
07-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah tengah merancang konsep Sekolah Rakyat sebagai solusi untuk menekan angka putus sekolah, terutama bagi anak-anak dari...
Komisi VIII Raker dengan Mensos, Bahas Efisiensi Anggaran dan Program Kerja
07-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyatakan bahwa Komisi VIII DPR RI telah menerima penjelasan...
Komisi VIII Apresiasi Terbentuknya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
07-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi...
Maman Dorong BNPB Tingkatkan Sinergi dengan Publik dan Swasta
07-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman, menyoroti dampak signifikan dari efisiensi anggaran terhadap penanganan bencana di Indonesia....