Anggaran BNPB 2014 Turun Drastis

03-06-2013 / KOMISI VIII

Tahun 2014 mendatang, Pagu Indikatif Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)turun drastis menjadi sebesar  Rp 666 Miliar rupiah. Hal tersebut berdasarkan surat bersama (SB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang pagu Indikatif K/L Nomor 1949/M.PPN/04/2013 dan No. S-279/MK.02/2013.

Pada 10 dan 12 April lalu BNPB mengadakan pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) BNPB, Bappenas dan Kementerian Keuangan yang membahas tentang rancangan rencana kerja BNPB Tahun 2014, dan dengan menyesuaikan kemampuan anggaran negara maka dicapailah jumlah Rp 666 Miliar untuk anggaran BNPB tahun 2014.

Dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kepala BNPB, Syamsul Ma’arif Senin (3/6) diketahui bahwa penanganan dan penanggulangan bencana selama ini masih dilakukan secara sentralisasi atau menggantungkan pada pusat. Hal tersebut yang salah satunya membuat anggaran BNPB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 BNPB memiliki anggaran sekitar 153 Miliar yang kemudian pada 2013 naik menjadi  1,3 triliun .

 “Mengingat masih banyak program dan target yang harus kami capai, maka kami mohon dukungan Komisi VIII untuk menambah anggaran BNPB sebesar 911,5 Miliar rupiah dan 6,5 Triliun sebagai dana cadangan penanggulangan bencana,”ungkap Syamsul Ma’arif

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VIII Ace Hasan mengatakan,dengan tercapainya target BNPB pada tahun-tahun sebelumnya seharusnya pemerintah menaikkan anggaran kepada BNPB sebagai reward untuk ke depannya lebih meningkatkan kinerjanya. Terlebih lagi dikatakan bahwa daerah saat ini masih sentralistik, sehingga masih sangat mengandalkan pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB Pusat.

“Kita memang tidak ingin bencana terus terjadi, tetapi tentu harus ada tindakan preventif atau kesiap siagaan yang harus dilakukan sejak awal, apalagi dikatakan saat ini cuaca sangat tidak jelas,”kataAce.

Meski demikian, ditambahkan Ace, ia juga sedikit heran melihat struktur anggaran dari BNPB dimana justru anggaran penanggulangan bencananya seimbang dengan anggaran pendukung kelembagaannya, sebesar 334 miliar. Menurut Ace seharunya program kelembagaan anggarannya lebih sedikit dibanding program penanggulangan bencana.

“Kenapa anggaran tersebut tidak diprioritaskan untuk penanggulangan bencana. Karena saya lihat masih banyak program yang belum terpenuhi. Sebut saja rehabilitasi wasior dan lain-lain, justru itu yang harusnya mengalami peningkatan,”tegas Politisi dari F-PG ini.

Namun, untuk memberikan persetujuan atas usulan penambahan anggaran BNPB seperti yang diusulkan oleh BNPB, Ace mengatakan bahwa Komisi VIII harus melakukan pendalaman lebih lanjut.(Ayu) foto:ry/parle

 

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Koordinasi Program Sekolah Rakyat dengan Kementerian Terkait
07-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah tengah merancang konsep Sekolah Rakyat sebagai solusi untuk menekan angka putus sekolah, terutama bagi anak-anak dari...
Komisi VIII Raker dengan Mensos, Bahas Efisiensi Anggaran dan Program Kerja
07-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyatakan bahwa Komisi VIII DPR RI telah menerima penjelasan...
Komisi VIII Apresiasi Terbentuknya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
07-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi...
Maman Dorong BNPB Tingkatkan Sinergi dengan Publik dan Swasta
07-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman, menyoroti dampak signifikan dari efisiensi anggaran terhadap penanganan bencana di Indonesia....