Dalam rapat kerja Komisi VIIIDPR  dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)Syamsul Ma’arif,Senin (3/6) juga disampaikanbahwa BNPB memiliki beberapa program penanganan bencana, yang salah satunya adalah pembuatanshelter  atau tempat evakuasi sementara.

“Pembangunan shelter bencana tahun 2014 dengan target sasaran kawasan selatan Bali dan Nusa Tenggara sebesar Rp 752,1 Miliar. Serta penanganan banjir DKI Jakarta Tahun 2014 sebesar Rp 376,5 Miliar,”ungkap Syamsul Ma’arif.

Penjelasan Syamsul tersebut mengundang tanya dari beberapa anggota dewan, salah satunya berasal dari Humaedi. Menurut Humaedi, bagaimana bisa BNPB membuat alokasi anggaran di tahun 2014 untuk penanganan banjirberbentuk pembangunan shelter bencana.

“Ditahun 2013 saja BNPB masih memiliki hutang kekurangan pembangunan shelter dalam penanganan bencana sebesar Rp 1,4 triliun, dan hal tersebut dialokasikan lagi pada tahun 2014. Sementara di tahun 2014 sendiri BNPB menganggarkan pembangunan shelter bencana sebesar Rp 752,1 Miliar,”tanya Humaedi.

Sementara itu,anggota Komisi VIII Kasma Bouty mempertanyakan inisiatif baru yang disusun BNPB dimana tertera diseminasi shelter untuk 32 kabupaten/kota sebesar Rp 19,5 juta. Pengembangan Desa Tangguh Bencana dengan target sebanyak 64 desa.

“Saya ingin tahu apa yang melandasi penentuan hanya di 32 kabupaten saja untuk dieminasi shelter, serta kenapa hanya 64 desa, sejauh ini yang sudah berjalan berapa desa?,”tanya Kasma.

Menjawab hal tersebut, Syamsul Ma’arif mengatakan bahwa Shelter atau tempat evakuasi sementara penanganan korban bencana sangat diperlukan, terutama di daerah-daerah rawan bencana. Mengingat pentingnya shelter maka BNPB meminta tambahan anggaran, selain untuk membayar hutang pembangunan pada tahun 2013, juga untuk pembangunan tahun 2014. Dengan kata lain,pembangunan shelter bencana saat ini masih terhambat ketersediaan anggaran atau dana.

“Sebenarnya kami ingin membangun shelter di semua daerah, begitupun dalam pengembangan Desa Tangguh Bencana, kami ingin di semua desa ada, namun lagi-lagi karena keterbatasan dana, maka untuk sementara waktu kami baru membatasi jumlah tersebut. Penetapan 32 desa itu dengan pertimbangan desa rawan tsunami lah yang kami dahulukan,”jelas Syamsul.

Menanggapi hal tersebut,Humaedi mengatakan bahwa sambil menindaklanjuti usulan penambahananggaran yang diminta BNPB, ia berharap agar keterbatasan anggaran yang ada tidak menjadi alasan untuk tidak meningkatkan kinerja dan profesionalitas BNPB.

“Semoga saja keterbatasan anggaran yang diberikan untuk 2014 mendatang menjadi signal atau tanda akan menurunnya tingkat bencana di Indonesia.(Ayu) foto:ry/parle