Dalam upaya Indonesia mengikuti program dunia mengenai pengurangan global worming, Presiden telah menetapkan program besar temasuk penanaman pohon, Anggota Komisi IV DPR RI Siswono Yudhohusodo menyayangkan Pengurangan anggaran Kementerian Kehutanan. Hal ini dikarenakan penyusunan program yang tidak mantab dan akan mengganggu prioritas pada pembangunan hutan.

“Pengurangan anggaran Kementerian Kehutanan sebesar Rp.359 Milyar, jika bisa diminimalkan pengurangannya,” tegas Siswono, saat Raker yang dipimpin Ketua Komisi IV Romahurmuziy dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, di Gedung DPR RI, Senin (10/6).  

Terhadap pagu indikatif 2014, Siswono menjelaskan Kementerian Kehutanan mengalami penurunan sebesar Rp.1,78 Triliun dibandingkan pagu indikatif Tahun 2013. Mantan Menteri Pertanian era Orde Baru sangat menyayangkan hal ini karena akan mengganggu prioritas pada pembangunan kehutanan. “Walaupun dalam rangka ini kementerian Kehutanan mengajukan inisaiatif baru sejumlah 1 T, jika dibandingkan dengan penurunan 1,78 T dari pagu indikatif tahun anggaran 2014, anggaran pagu indikatif tetap turun dibandingan 2013 yang hanya 634 M,” jelasnya.

Selanjutnya, dalam rangka pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu, pada 11 DAS, Siswono  memohon perhatian Kementerian Kehutanan untuk mengutamakan Das-Das yang menjadi sumber air bagi waduk-waduk.  “Banyak waduk mengalami pendangkalan dan sangat memprihatinkan, seperti sarana lalu lintas air terutama di Kalimantan, kita menyaksikan dibanyak sungai-sungai yang menjadi jalur lalu luntas penduduk itu pada musim kemarau banyak yang tidak bisa dilewati,” ungkapnya.

Dikatakannya, Ada rencana rehabilitasi hutan dan lahan kritis di DAS Prioritas seluas 500 ribu hektar, dari dana alokasi seluas 270 ribu hektar di tahun 2014, maka ada kekurangan 230 ribu hektar. “Kebutuhan dana  840 M untuk 230 hektar jadi rata 3,7 juta per hektar, jika dibandingkan penanaman sengon per hektar ini sanggat murah jika dilakukan oleh penduduk, walaupun belum diketahui efektifitasnya,” kata Siswono.

Selain itu, dia mengusulkan Komisi IV memanggil PT. Perhutani untuk menjelaskan pengelolaan hutan yang ada berada di kawasan tugasnya. “Lingkungan yang terjadi seperti di dataran tinggi dieng yang rusak parah terjadi di semua hampir semua pegunungan di pulau jawa. Dikawasan hutan dibawah pengelolaan Perhutani yang mengalami kritis,” katanya. (as)foto:wahyu/parle