Keputusan revisi UU Pilpres Ditunda Kembali

26-09-2013 / BADAN LEGISLASI

Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu (25/9) kembali menunda pengambilan keputusan  dilanjutkan atau tidak pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pemilihan  Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). 

Pasalnya, belum ada kata sepakat diantara Fraksi-fraksi di Baleg DPR RI.  5 fraksi meminta dihentikannya revisi UU Pilpres yakni, F-PD, F-PDIP, F-PG, F-PKB dan F-PAN. Sementara, 4 fraksi yaitu, F-PKS, F-PPP, F-Hanura dan F-Gerindra meminta dilanjutkan pembahasan revisi UU Pilpres.

Rapat Pleno Baleg dipimpin Ketua Baleg, Ignatius Mulyono akhirnya memutuskan untuk melakukan lobby.

Namun lobby yang dilakukan pimpinan Baleg dan wakil fraksi-fraksi berjalan buntu tidak menghasilkan keputusan apa-apa.

Menurut Mulyono, karena Fraksi-fraksi masih minta waktu untuk melaporkan kepada pimpinan fraksi dan partainya, maka pengambilan keputusan revisi UU Pilpres ditunda, dan diagendakan kembali pada  pada 3 Oktober 2013 mendatang. (sc)/foto:odjie/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Peringatan Legislator Soal IUP untuk Ormas: Tambang Bukan Sekadar Soal Untung
30-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Edison Sitorus, menyoroti revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba)...
Revisi UU Minerba, Demi Kemakmuran Rakyat dan Penambangan Berkelanjutan
25-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR RI, Edison Sitorus, menyampaikan pandangannya mengenai revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU...
RUU Minerba sebagai Revolusi Ekonomi untuk Masyarakat Bawah
23-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Aqib Ardiansyah menilai filosofi dasar dari penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat...
RUU Minerba: Legislator Minta Pandangan PGI dan Ormas soal Keadilan Ekologi
23-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid mengapresiasi masukan yang disampaikan Persatuan Gereja Indonesia (PGI) terkait...