Beranda / Profil
PROFIL UU
Pengelolaan Zakat
Nomor
23
Tahun
2011

Pengelolaan Zakat

Nomor
: 23
Tanggal Disahkan
: 25 Nopember 2011
Tanggal Diundangkan
: 25 Nopember 2011
LN
: 115
TLN
: 5255
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • ZAKAT - PENGELOLAAN

    2011

    UU NO. 23, LN 2011/NO. 115, TLN. NO. 5255, LL SETNEG : 29 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

    - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti, dengan membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat yang baru .
    - Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Badan Amil Zakat Nasional, Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan; Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administratif; Larangan; dan Ketentuan Pidana.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 November 2011.
    - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
    - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
    - Undang-undang ini terdiri dari 11 Bab dan 47 Pasal.
    - Penjelasan 8 hlm.

Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
  • Komisi VIII
Status
  • Mencabut UU - Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
  • bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 menyatakan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal -
    Ayat -
    Inpres No. 3/2014
    OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI KEMENTERIAN/LEMBAGA, SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA NEGARA, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NEGARA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
    2.
    Pasal 13
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 14/2014
    Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
    3.
    Pasal 14
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 14/2014
    Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
    4.
    Pasal 16
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 14/2014
    Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
    5.
    Pasal 20
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 14/2014
    Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
    6.
    Pasal 24
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 14/2014
    Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
    7.
    Pasal 27
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Agama No. 52/2014
    Syarat dan tata cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
    8.
    Pasal 29
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 14/2014
    Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
    9.
    Pasal 33
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 14/2014
    Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
    10.
    Pasal 36
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 14/2014
    Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
    11.
    Pasal 4
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Agama No. 52/2014
    Syarat dan tata cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.