Beranda / Profil
PROFIL UU
Penanganan Konflik Sosial
Nomor
7
Tahun
2012

Penanganan Konflik Sosial

Nomor
: 7
Tanggal Disahkan
: 10 Mei 2012
Tanggal Diundangkan
: 10 Mei 2012
LN
: 116
TLN
: 5315
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • KONFLIK SOSIAL - PENANGANAN

    2012

    UU NO. 7, LN 2012/NO. 116, TLN. NO. 5315, LL SETNEG : 45 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

    - Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial masih bersifat parsial dan belum komprehensif sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial.
    - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik. Pencegahan Konflik dilakukan antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat; mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai; meredam potensi Konflik; dan membangun sistem peringatan dini. Penanganan Konflik pada saat terjadi Konflik dilakukan melalui upaya penghentian kekerasan fisik; penetapan Status Keadaan Konflik; tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban; dan/atau pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Status Keadaan Konflik berada pada keadaan tertib sipil sampai dengan darurat sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959. Selanjutnya, Penanganan Konflik pada pascakonflik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi; rehabilitasi; dan rekonstruksi. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dan pendanaan Penanganan Konflik.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Mei 2012.
    - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan konflik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini.
    - Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
    - Undang-Undang ini terdiri 10 Bab dan 62 Pasal.
    - Penjelasan 16 hlm.









Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
  • Komisi II
Status
    Data tidak ditemukan.
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 32
    Ayat 2
    Peraturan Presiden No. 18/2014
    Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial
    2.
    Pasal 34
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 2/2015
    Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
    3.
    Pasal 52
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 2/2015
    Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
    4.
    Pasal 58
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 2/2015
    Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.