Beranda / Profil
PROFIL UU
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor
13
Tahun
2012

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor
: 13
Tanggal Disahkan
: 31 Agustus 2012
Tanggal Diundangkan
: 03 September 2012
LN
: 170
TLN
: 5339
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - KEISTIMEWAAN

    2012

    UU NO. 13, LN 2012/NO. 170, TLN. NO. 5339, LL SETNEG : 46 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

    - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengatur secara lengkap mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
    - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
    - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : batas dan pembagian wilayah, asas dan tujuan, kewenangan, bentuk dan susunan pemerintahan, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, gubernur/wakil gubernur berhalangan, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, tata ruang, Perda, Perdais, Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur, dan pendanaan.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 September 2012.
    - Semua ketentuan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah berlaku bagi Pemerintahan Daerah DIY sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.
    - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
    - Undang-Undang ini terdiri dari 16 Bab dan 51 Pasal.
    - Penjelasan 10 hlm, lampiran 1 hlm




Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
  • Komisi II
Status
    Data tidak ditemukan.
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 78/2012
    Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.