Beranda / Profil
PROFIL UU
Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Nomor
5
Tahun
1999

Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Nomor
: 5
Tanggal Disahkan
: 05 Maret 1999
Tanggal Diundangkan
: 05 Maret 1999
LN
: 33
TLN
: 3817
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT - LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI

    1999

    UU NO. 5, LN 1999 / NO. 33, TLN. NO. 3817, LL SETKAB : 32 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

    - Pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Untuk mewujudkan sebagaimana tersebut, atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
    - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
    - Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai perjanjian yang dilarang; kegiatan yang dilarang; posisi dominan; Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan penegakan hukum.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999, dan mulai berlaku terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
    - Sejak berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
    - Pelaku usaha yang telah membuat perjanjian dan atau melakukan kegiatan dan atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini diberi waktu 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini diberlakukan untuk melakukan penyesuaian.
    - Undang-undang ini terdiri dari 11 Bab dan 53 Pasal.
    - Penjelasan 15 hlm
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
  • Komisi VI
Status
    Data tidak ditemukan.
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 28
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 57/2010
    Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
    2.
    Pasal 29
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 57/2010
    Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
    3.
    Pasal 34
    Ayat 1
    Keputusan Presiden No. 75/1999
    Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
    4.
    Pasal 47
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 44/2021
    Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.