Beranda / Profil
PROFIL UU
Perlindungan saksi dan korban
Nomor
13
Tahun
2006

Perlindungan saksi dan korban

Nomor
: 13
Tanggal Disahkan
: 11 Agustus 2006
Tanggal Diundangkan
: 11 Agustus 2006
LN
: 64
TLN
: 4635
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • SAKSI DAN KORBAN - PERLINDUNGAN

    2006

    UU NO. 13, LN. 2006/NO. 64, TLN. NO. 4635, LL SETNEG : 26 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG SAKSI DAN KORBAN

    - Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana, dengan membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
    - Dasar Hukum udang-undang ini adalah : Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
    - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Perlindungan dan hak Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan Ketentuan pidana.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1! Agustus 2006.
    - LPSK harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.
    - Undang-Undang ini terdiri 7 Bab dan 46 Pasal.
    - Penjelasan 8 hlm.


Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
  • Komisi III
Status
  • Diubah UU - No.31/2014
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 16
    Ayat 3
    Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. 2/2013
    Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LPSK
    2.
    Pasal 18
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. 60/2016
    Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
    3.
    Pasal 19
    Ayat 5
    Peraturan Presiden No. 13/2007
    Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
    4.
    Pasal 25
    Ayat -
    Peraturan Presiden No. 30/2009
    Tata Cara Pengangkatan Dan Pem-berhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
    5.
    Pasal 34
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 44/2008
    Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
    6.
    Pasal 7
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 44/2008
    Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.