Beranda / Profil
PROFIL UU
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
Nomor
17
Tahun
2006

Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Nomor
: 17
Tanggal Disahkan
: 15 Nopember 2006
Tanggal Diundangkan
: 15 Nopember 2006
LN
: 93
TLN
: 4661
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • KEPABEANAN - PERUBAHAN

    2006

    UU NO. 17, LN. 2006/NO. 93, TLN. NO. 4661, LL SETNEG : 109 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

    - Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabeanan sehingga perlu dilakukan perubahan. Oleh karena itu dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan. Atas dasar itu perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
    - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization); dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
    - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : kewenangan DJBC untuk mengawasi pengangkutan barang tertentu yang diusulkan oleh instansi teknis terkait, perluasan fungsi TPB (Tempat Penimbunan Berikat) sebagai daya tarik bagi investor asing sebagai insentif, kepastian hukum, dan kepastian berusaha, dan melakukan penyesuaian Undang Undang kepabeanan Indonesia dengan menambahkan atau mengubah ketentuan sesuai dengan konvensi internasional dan praktek kepabeanan internasional.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 November 2006.
    - Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
    - Undang-Undang ini terdiri 2 pasal, dalam Pasal 1 nya memuat 101 Perubahan Pasal.
    - Penjelasan 49 hlm.
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
  • Komisi XI
Status
  • Mengubah UU - UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 10
    Ayat 1
    Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 3/2007
    Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
    2.
    Pasal 10A
    Ayat 9
    Peraturan Menteri Keuangan No. 108/PMK.04/2020
    Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor
    3.
    Pasal 10B
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.04/2021
    Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling)
    4.
    Pasal 10B
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.04/2019
    IMPOR DAN EKSPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS DAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS
    5.
    Pasal 10C
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.04/2007
    Ketentuan Untuk Melakukan Perubahan Atas Kesalahan Data Pemberitahuan Pabean Impor
    6.
    Pasal 10D
    Ayat 7
    Peraturan Menteri Keuangan No. 178/PMK.04/2017
    Impor Sementara
    7.
    Pasal 113A
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.04/2008
    Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
    8.
    Pasal 113A
    Ayat 4
    Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai No. P-08/BC//2008
    Pembentukan, Susunan, dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
    9.
    Pasal 113C
    Ayat 2
    Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai No. PER-44/BC//2017
    Tata Laksana Investigasi Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
    10.
    Pasal 113D
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/2016
    Perubahan Permen Keuangan No.243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi
    11.
    Pasal 115A
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 41/2021
    Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
    12.
    Pasal 115B
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.01/2022
    Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan
    13.
    Pasal 11A
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.04/2019
    IMPOR DAN EKSPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS DAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS
    14.
    Pasal 11A
    Ayat 1
    Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.04/2019
    IMPOR DAN EKSPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS DAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS
    15.
    Pasal 11A
    Ayat 7
    Peraturan Menteri Keuangan No. 155/PMK.04/2022
    Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor
    16.
    Pasal 13
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.04/2022
    TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK
    17.
    Pasal 13
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.010/2005
    Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Asean Integration System of Refrerences (AISP) Untuk Negara-Negara Anggota Baru ASEAN (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam)
    18.
    Pasal 13
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.04/2020
    Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN
    19.
    Pasal 13
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PMK.010/2017
    Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang
    20.
    Pasal 13
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 46/PMK.010/2022
    Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok (ASEAN-China Free Trade Area)
    21.
    Pasal 13
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 235/PMK.011/2017
    Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (AC-AFTA)
    22.
    Pasal 13
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.011/2012
    Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (Akfta).
    23.
    Pasal 13
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PMK.010/2017
    Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.
    24.
    Pasal 13
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.011/2010
    Perubahan Atas Permen Keuangan No. 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
    25.
    Pasal 13
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.04/2019
    Impor dan Ekspor Barang yang Dibawa oleh Pelintas Batas dan Pemberian Pembebasan Bea Masuk Barang yang Dibawa oleh Pelintas Batas
    26.
    Pasal 14
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.010/2022
    PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
    27.
    Pasal 15
    Ayat 7
    Peraturan Menteri Keuangan No. 144/PMK.04/2022
    Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk
    28.
    Pasal 16
    Ayat 6
    Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.04/2013
    Tata Cara Penagihan Bea Masuk Dan/ atau Cukai
    29.
    Pasal 23D
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 34/2011
    Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan
    30.
    Pasal 23D
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.011//2012
    Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Barang yang Berbentuk Kotak atau Matras atau Silinder yang Terbuat Dari Kawat Besi atau Baja, Dengan Diameter Ketebalan Paling Kecil 2 mm Sampai Dengan Paling Besar 5 mm, yang Dianyam Dengan Lilitan Ganda Sehingga Membentuk Lingkaran Heksagonal Sebesar Paling Kecil 50 mm Sampai Dengan Paling Besar 120 mm, yang Disepuh atau Dilapisi Dengan Seng atau Plastik/PVC
    31.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 148/PMK.04//2015
    Pembebasan Bea Masuk Serta Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
    32.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.04/2016
    Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara
    33.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 149/PMK.04/2015
    Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
    34.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Keuangan No. 140/KMK.05//1997
    Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Contoh
    35.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 148/PMK.04/2011
    Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.
    36.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 103/PMK.04//2007
    Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan
    37.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.04/2012
    Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, atau Kebudayaan
    38.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Keuangan No. 642/KMK.04//2007
    Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Barang Keperluan Museum, Kebun Binatang dan Tempat Lain Semacam itu Yang Terbuka Untuk Umum
    39.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK.05//1997
    Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peti atau Kemasan Lain Yang Berisi Jenazah atau Abu Jenazah
    40.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 28/PMK.04//2008
    Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Pindahan
    41.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.04/2019
    Impor dan Ekspor Barang yang Dibawa oleh Pelintas Batas dan Pemberian Pembebasan Bea Masuk Barang yang Dibawa oleh Pelintas Batas
    42.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.04//2007
    Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Obat-obatan yang Dibiayai Dengan Menggunakan Anggaran Pemerintah yang Diperuntukkan Bagi Kepentingan Masyarakat
    43.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 106.PMK.04//2007
    Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai Atas Impor Kembali Barang Yang Telah Diekspor
    44.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Keuangan No. 90/PMK.04/2012
    Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu yang Terbuka untuk Umum, Serta Barang untuk Konservasi Alam.
    45.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Keuangan No. 373/KMK.04//2004
    Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
    46.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Keuangan No. 142/KMK.05//1997
    Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Khusus tuna Netra dan Penyandang Cacat Lainnya
    47.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Keuangan No. 145/KMK.05//1997
    Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Terapi Manusia, Pengelompokan Darah, dan Bahan Penjenisan Jaringan
    48.
    Pasal 26
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.011//2012
    Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal
    49.
    Pasal 26
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.04//2007
    Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan dan Bahan Yang Digunakan Untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan
    50.
    Pasal 26
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.04//2019
    Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
    51.
    Pasal 26
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 33/PMK.010/2021
    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus
    52.
    Pasal 26
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.011//2009
    Perubahan Atas Permen Keuangan No. 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
    53.
    Pasal 26
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK.04//2007
    Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, atau Perikanan
    54.
    Pasal 26
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.04//2007
    Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Hasil Laut yang Ditangkap Dengan Sarana Penangkap Yang Telah Mendapat Izin
    55.
    Pasal 26
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.04//2007
    Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Cukai Atas Impor Barang Yang Mengalami Kerusakan, Penurunan Mutu, Kemusnahan, atau Penyusutan Volume atau Berat
    56.
    Pasal 26
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 28/PMK.011//2011
    Perubahan Atas Permen Keuangan No. 163/PMK.04/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Darerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum
    57.
    Pasal 26
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 256/PMK.04/2016
    Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Olahraga Yang Diimpor Oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional
    58.
    Pasal 26
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 149/PMK.04/2022
    Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nila! Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor
    59.
    Pasal 26
    Ayat 1
    Peraturan Menteri Keuangan No. 177/PMK.04/2016
    Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan, Dan/Atau Mesin Yang Dilakukan Oleh Industri Kecil Dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor
    60.
    Pasal 27
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.04//2005
    Tata Cara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga
    61.
    Pasal 2A
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 55/2008
    PP No. 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea ke Luar Terha-dap Barang Ekspor.
    62.
    Pasal 3
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK.04/2015
    Perubahan Atas Permen Keuangan No.139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor
    63.
    Pasal 30
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 227/PMK.04//2015
    Nilai Tukar Mata Uang yang Digunakan untuk Penghitungan dan Pembayaran Bea Masuk
    64.
    Pasal 32
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.04/2020
    Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
    65.
    Pasal 36
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.04//2016
    Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik
    66.
    Pasal 36
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.04//2008
    Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Jasa Pengangkutan Barang Tertentu
    67.
    Pasal 37
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.04//2017
    Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar, dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda
    68.
    Pasal 37A
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.04//2017
    Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar, dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda
    69.
    Pasal 42
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.04/2010
    Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan
    70.
    Pasal 44
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 32/2009
    PP No. 32 Tahun 2009 tentang Penimbunan Berikat.
    71.
    Pasal 44
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 85/2015
    Perubahan Atas PP No. 32 Tahun 2009 tentang Penimbunan Berikat
    72.
    Pasal 4A
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 3/2009
    PP No. 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean.
    73.
    Pasal 51
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.04//2016
    Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
    74.
    Pasal 53
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.04/2020
    Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/ atau Pembatasan
    75.
    Pasal 5A
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.04/2020
    Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
    76.
    Pasal 64
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.04/2021
    Penindakan Atas Barang Yang Diduga Terkait Dengan Tindakan Terorisme Dan/Atau Kejahatan Lintas Negara
    77.
    Pasal 64
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 20/2017
    Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
    78.
    Pasal 6A
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 219/PMK.04/2019
    Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan
    79.
    Pasal 73
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 178/PMK.04/2019
    Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai. Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara
    80.
    Pasal 74
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 56/1996
    Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
    81.
    Pasal 75
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 56/1996
    Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
    82.
    Pasal 7A
    Ayat 9
    Peraturan Menteri Keuangan No. 158/PMK.04/2017
    Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
    83.
    Pasal 82A
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.04//2007
    Pemeriksaan Jabatan Atas Barang Impor Atau Barang Ekspor
    84.
    Pasal 85A
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.04//2018
    Perekaman, Pencegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
    85.
    Pasal 86
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 258/PMK.04//2016
    Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai
    86.
    Pasal 8A
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.04/2020
    Perlakuan Kepabeanan Atas Selisih Berat Dan/Atau Volume Barang Impor Dalam Bentuk Curah Dan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar Dalam Bentuk Curah
    87.
    Pasal 8B
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.04/2008
    Impor Atau Ekspor Tenaga Listrik, Barang Cair, Atau Gas Melalui Transmisi Atau Saluran Pipa
    88.
    Pasal 8C
    Ayat 5
    Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai No. Per-5/BC/2011
    Tata Laksana Pemberitahuan Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut Dalam Rangka Pengangkutan Barang Impor Dan Barang Ekspor Ke Dan Dari Kawasan Pabean Di Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu
    89.
    Pasal 92A
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 143/PMK.04//2007
    Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembetulan Surat Penetapan Tagihan atas Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda Yang Disebabkan Oleh Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Kekeliruan, Kekhilafan dan/atau Bukan Karena Kesalahan Orang
    90.
    Pasal 93
    Ayat 6
    Peraturan Menteri Keuangan No. 51/PMK.04//2017
    Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
    91.
    Pasal 93A
    Ayat 8
    Peraturan Menteri Keuangan No. 51/PMK.04//2017
    Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
    92.
    Pasal 94
    Ayat 6
    Peraturan Menteri Keuangan No. 51/PMK.04//2017
    Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
    93.
    Pasal 9A
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 158/PMK.04/2017
    Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.