70/PUU-X/2012

16 Juli 2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 11 ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU a quo menurut para Pemohon sama sekali tidak mengindahkan, tidak mensinkronkan dengan UU yang lain yang berhubungan langsung dengan pilkada dan menjadikan pasal ini cacat serta menjadikan PILKADA Ibukota Jakarta menjadi tidak efisien. Ketentuan pasal a quo hanya khusus mengatur jalannya pemerintahan Ibukota Jakarta, bukan UU khusus tentang pilkada, seharusnya dalam persoalan pilkada KPUD Jakarta menggunakan UU No. 12 Tahun 2008 yang jelas-jelas mengatur secara keseluruhan tahapan-tahapan pilkada.Apabila keberadaan pasal a quo tetap diberlakukan, maka berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon dan bertentangan dengan UUD 1945