56/PUU-XX/2022

19 April 2022

Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

bahwa pasal a quo telah menentukan bahwa Majelis Kehormatan MK bernaggotakan antara lain dari unsur KY, padahal beberapa Putusan MK secara konstitusional telah menegaskan bahwa KY yang mendapatkan kewenangannya berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 secara konstitusional sama sekali tidak terkait dan berhubungan dengan MK sehingga tidaklah dapat dibenarkan adanya peranan dalam bentuk apapun dari KY dalam segala hal yang menyangkut MK (vide Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 dan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tanggal 13 Februari 2014. Oleh karena itu melibatkan KY sebagai salah satu unsur yang akan menduduki jabatan Majelis Kehormatan MK sebagaimana diatur dalam Pasal a quo tersebut jelas-jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum.