Profil Perkara
No. Perkara
19/PUU-XI/2013
Tanggal Registrasi
01 Februari 2013
Objek Perkara
Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat
Pasal 3 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3)
Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UUD 1945
Inti Masalah
Bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut diatas telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, menurut para Pemohon masuknya lima distrik ke Kab. Tambrauw sebagaimana bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 127/PUU-VII/2009 tidaklah merubah ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 56 Tahun 2008 dan sebagai konsekwensinya putusan mahkamah tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu membatalkan, merubah atau merevisi Pasal 3 ayat (2) tersebut, sementara peta lampiran Pasal 3 ayat (1) mengatur batas wilayah yang beririsan dengan batas wilayah Kab. Sorong yang masih utuh sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 1969. Masuknya Distrik Moraid di Kab. Sorong ke Kab. Tambrauw telah membuka potensi memecah belah kekerabatan dan adat antar warga serta berpotensi konflik horizontal masyarakat adat.
Data Pemohon
Data Kuasa Hukum Pemohon
Data Perbaikan
Data Kehadiran
Data Putusan
