005/PUU-IV/2006

13 Maret 2006

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf c dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2), (3) dan (5), Pasal 24 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Pasal 25 ayat (3) dan (4) serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 34 ayat (3) sepanjang yang menyangkut Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi dipandang bertentangan dengan 24B dan Pasal 25 UUD 1945.

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini karena menganggap hak dan kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, khususnya yang berkaitan dengan “pengawasan hakim” serta yang berkaitan dengan “usul penjatuhan sanksi”. Dengan berlakunya Pasal-pasal tersebut menimbulkan kerugian pada para Pemohon sebagai Hakim Agung termasuk juga Hakim Mahkamah Konstitusi menjadi atau sebagai objek pengawasan serta dapat diusulkan sebagai objek penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial