Masih berlakunya KUHP yang merupakan produk kolonial zaman penjajahan Belanda. Penyesuaian terhadap politik hukum, keadaan, dan perkembangan pada kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Misi dekolonialisasi, demokratisasi, konsolidasi, adaptasi dan harmonisasi hukum pidana. Kodifikasi hukum pidana atau penyatuan ketentuan pidana serta penyesuaian terhadap jenis pidana yang diatur di KUHP dan di luar KUHP.

Pembaharuan pada filosofi hukum pidana, hukum pidana materiil, penghapusan tindak pidana pelanggaran, pembaruan subyek hukum pidana, ketentuan pemidanaan, asas hukum pidana, dan update terhadap jenis-jenis tindak pidana baru.

Pengaturan mengenai dasar filosofis, asas-asas yang berlaku, perluasan subyek hukum pidana, konsep pemidanaan, dan ketentuan jenis-jenis tindak pidana di masyarakat beserta perkembangannya terutama tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang di luar KUHP yang berlaku saat ini.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

• Tahap Pembicaraan Tk. I
• RUU ini terdiri dari 766 Pasal dan merupakan RUU dari Pemerintah.
• Pada periode Prolegnas Tahun 2010-2014 Pembahasan RUU telah sampai di tingkat Panja membahas DIM antara Pemerintah dan DPR.

Pembahasan DIM difokuskan pada hal-hal yang dianggap krusial (ada 25 masalah), tetapi tidak selesai.