Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Pernah ada UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi namun dibatalkan oleh MK dengan Putusan No. 006/PUU-IV/2006 karena baik dalam rumusan norma maupun kemungkinan pelaksanaan normanya dilapangan tidak dimungkinkan untuk mencapai tujuan rekonsiliasi yang diharapkan; asas dan tujuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU KKR tidak mungkin dapat diwujudkan karena tidak ada jaminan kepastian hukum (rechtsonzekerheid). Secara keseluruhan UU KKR ini bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Alternatif penyelesaian dari MK:

1. Dengan bentuk kebijakan hukum yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal
2. Melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi
3. Amnesti secara umum.

• RUU ini pernah masuk dalam Prolegnas 2009-2014 namun tidak pernah dibahas.
• Judul RUU ini baru diusulkan oleh Komnas Perempuan untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.