Undang-Undang yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta perkembangan kelembagaan di bidang keuangan dan perbankan

Pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Jenis, Usaha Bank, dan Kerja sama;
2. Bentuk Badan Hukum, Perizinan, dan Kepemilikan;
3. Pengaturan dan Pengawasan;
4. Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Pegawai, dan Tenaga Kerja Asing;
5. Prinsip Kehati-hatian, Tata Kelola, Efisiensi, dan Pengelolaan Resiko Perbankan;
6. Perlindungan Nasabah dan Pelaku Usaha;

Penyelesaian Sengketa.

Amanat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai perekonomian nasional.

1. Judul RUU ini diusulkan oleh Komisi XI untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.
2. Komisi XI mengusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015.

Pada periode keanggotaan 2009-2014 sudah ditetapkan menjadi Usul DPR dan sudah disampaikan ke Presiden.