Di Indonesia peran lembaga perbankan mencapai sekitar 90% dari sistem keuangan nasional. Mengingat demikian penting peran dari lembaga tersebut, maka perlu ditopang dengan perangkat hukum dan perundang-undangan yang kokoh, kuat dan kredibel (terpercaya), yang mana isi pasal-pasalnya tidak bertentangan satu sama lain, tidak sering direvisi/ diamandemen, tidak menimbulkan salah tafsir dan dapat diterapkan (aplikabel).

- Terbentuknya UU perbankan  yang jelas, transparan, tidak menimbulkan multitafsir dan dapat diterapkan, tidak menimbulkan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan terkait, sehingga memberikan pemahaman yang sama terhadap konstruksi hukum perbankan.

- terwujudnya perbankan yang sehat, tumbuh dengan wajar dan menopang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

• fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan oleh OJK

• pembinaan terhadap perbankan secara nasional

• ketentuan pidana yang memberikan sanksi pengganti (subsider), yang selama ini tidak diatur dalam UU 10 Tahun 1998