• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru;

Mewujudkan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi HAM dan menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya

Memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, keadilan masyarakat dan perlindungan hukum bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, serta ketertiban hukum demi terselenggaranya negara hukum.

1. Mempertegas asas legalitas demi terciptanya kepastian hukum dalam hukum acara pidana;
2. Ketentuan mengenai penyelidikan disesuaikan dengan perkembangan hukum;

Dibentuknya lembaga baru yaitu “Hakim Komisaris” sebagai pengganti lembaga pra-peradilan yang mempunyai kewenangan lebih luas untuk memutuskan perlunya penahanan dalam proses peradilan.