Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar (kanan) beserta tim dari Setjen DPR RI saat meninjau lokasi proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Ubed/nr

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar beserta sejumlah Pimpinan Deputi, Kepala Biro, dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan peninjauan lapangan ke lokasi proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tim Setjen DPR RI disambut oleh Achmad Jaka Santos Adiwijaya selaku Sekretaris Otorita IKN.

Selama kunjungan tersebut, tim dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melakukan serangkaian kegiatan, termasuk pertemuan dengan Kementerian PUPR selaku pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan IKN. Selain itu, rombongan juga melakuan tur lapangan untuk melihat secara langsung area konstruksi dan fasilitas yang akan dibangun seperti Titik Nol IKN, 4 Kantor Kemenko, serta titik lokasi pembangunan kawasan parlemen.

"Hasil dari peninjauan ini nantinya kami akan melaporkan ke Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, sejauh mana progres dan kesiapan IKN kedepannya, dan itu penting bagi kami di Sekretariat Jenderal menyiapkan berbagai skenario kemungkinan kedepannya", ungkap Indra kepada Parlementaria saat melakukan kunjungan ke IKN, Sabtu (16/9/23).

Selain memantau kemajuan fisik proyek, Tim Setjen DPR RI juga mendengarkan laporan perencanaan proyek dari Kementerian PUPR. Sarana penunjang  seperti rumah dinas, sanitasi, fasilitas air bersih, pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian utama untuk memastikan bahwa pembangunan IKN ini memiliki konsep dan perencanaan yang baik sehingga layak untuk dihuni.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Otoritas IKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya menyambut baik koordinasi yang dilakukan oleh Setjen DPR RI. Dengan adanya koordinasi ini, ia berharap detail-detail dalam pembangunan IKN khususnya pada kawasan Parlemen dapat dilakukan dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan.

"Koordinasi seperti ini sangat penting. Sehingga, kita sama-sama memahami apa yang telah menjadi syarat dalam peraturan undang-undang dan kebutuhan serta fungsi yang harus dilaksanakan nantinya oleh lembaga yang akan pindah ke IKN, dalam hal ini tentunya lembaga yang terkait dengan parlemen", ujar Jaka. 

Ia juga mengungkapkan bahwa, meski koordinasi ini baru pertama kali namun Otorita IKN telah mendapatkan banyak masukan dari Setjen DPR RI. Otorita IKN akan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan lebih lanjut kepada instansi yang terlibat dalam pembangunan IKN. (uf/rdn)