Beranda / Profil
PROFIL UU
Keimigrasian
Nomor
6
Tahun
2011

Keimigrasian

Nomor
: 6
Tanggal Disahkan
: 05 Mei 2011
Tanggal Diundangkan
: 05 Mei 2011
LN
: 52
TLN
: 5216
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • KEIMIGRASIAN

    2011

    UU NO. 6, LN 2011/NO. 52, TLN. NO. 5216, LL SETNEG : 104 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN

    - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada.
    - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28 E ayat (1).
    - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian; Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia; Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; . Visa, Tanda Masuk, dan Izin Tinggal; Pengawasan Keimigrasian; Tindakan Administratif Keimigrasian; Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi Pencegahan dan Penangkalan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Biaya.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Mei 2011.
    - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang; dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keimigrasian yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
    - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
    - Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
    - Undang-undang ini terdiri dari 15 Bab dan 145 Pasal.
    - Penjelasan 37 hlm.


Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
  • Komisi III
Status
  • Mencabut UU - UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
  • Mencabut UU - UU No. 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang
  • Diubah Putusan Mahkamah Konstitusi - nomor 64/PUU-IX/2011, Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Dicabut Sebagian UU - UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 126 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
  • Diubah UU - UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentan Keimigrasian
  • Diubah UU - UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
  • Diubah UU Prp - PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
  • Diubah UU - UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 103
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 48/2021
    Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
    2.
    Pasal 112
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 48/2021
    Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
    3.
    Pasal 138
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 28/2019
    Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
    4.
    Pasal 140
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22/2019
    Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian.
    5.
    Pasal 23
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 48/2021
    Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
    6.
    Pasal 33
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 48/2021
    Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
    7.
    Pasal 41
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 27/2021
    Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat
    8.
    Pasal 43
    Ayat 3
    Peraturan Presiden No. 21/2016
    Bebas Visa Kunjungan
    9.
    Pasal 47
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 48/2021
    Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
    10.
    Pasal 65
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 48/2021
    Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
    11.
    Pasal 90
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 48/2021
    Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.