Beranda / Profil

Kekuasaan Kehakiman

Nomor
: 4
Tanggal Disahkan
: 15 Januari 2004
Tanggal Diundangkan
: 15 Januari 2004
LN
: 8
TLN
: 4358
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • KEHAKIMAN - KEKUASAAN

    2004

    UU NO. 4, LN 2004 / NO. 8, TLN. NO. 4358, LL SETKAB : 21 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

    - Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.
    - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelengaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Selain itu dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan yang menegaskan kedudukan hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman serta panitera, panitera pengganti, dan juru sita sebagai pejabat peradilan, pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan hukum, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Untuk memberikan kepastian dalam proses pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan peralihan.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 15 Januari 2004.
    - Mahkamah Agung menyusun organisasi dan tata kerja yang baru di lingkungan Mahkamah Agung paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
    - Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan tidak berlaku.
    - Undang-Undang ini terdiri dari 10 Bab dan 49 Pasal.
    - Penjelasan 9 hlm.

Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
  • Komisi III
Status
  • Mencabut UU - UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
  • Mencabut UU - UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
  • Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006
  • Dicabut UU - UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 13
    Ayat 3
    Peraturan Presiden No. 13/2005
    Sekretariat Mahkamah Agung
    2.
    Pasal 13
    Ayat 3
    Keputusan Presiden No. 21/2004
    Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung
    3.
    Pasal 14
    Ayat 1
    UU No. 5/2004
    Mahkamah Agung
    4.
    Pasal 14
    Ayat 2
    UU No. 24/2003
    Mahkamah Konstitusi
    5.
    Pasal 15
    Ayat 1
    UU No. 24/2003
    Mahkamah Konstitusi
    6.
    Pasal 19
    Ayat 6
    Peraturan Mahkamah Agung No. 2/2000
    Penyempurnaan PERMA No. 3 Tahun 1999 Tentang Hakim Ad Hoc
    7.
    Pasal 30
    Ayat 3
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    -
    8.
    Pasal 31
    Ayat -
    UU No. 48/2009
    Kekuasaan Kehakiman
    9.
    Pasal 34
    Ayat 3
    UU No. 22/2004
    Komisi Yudisial
    10.
    Pasal 34
    Ayat 1
    UU No. 22/2004
    Komisi Yudisial
    11.
    Pasal 34
    Ayat 2
    UU No. 22/2004
    Komisi Yudisial
    12.
    Pasal 35
    Ayat -
    UU No. 49/2009
    Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
    13.
    Pasal 40
    Ayat -
    UU No. 16/2011
    Bantuan Hukum
    14.
    Pasal 41
    Ayat -
    UU No. 2/2002
    Kepolisian Negara Republik Indonesia
    15.
    Pasal 41
    Ayat -
    UU No. 16/2004
    Kejaksaan Republik Indonesia
    16.
    Pasal 42
    Ayat 4
    Keputusan Presiden No. 21/2004
    Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung
    17.
    Pasal 9
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 92/2015
    Perubahan Kedua Atas PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.