Beranda / Profil
PROFIL UU
Jasa Konstruksi
Nomor
18
Tahun
1999

Jasa Konstruksi

Nomor
: 18
Tanggal Disahkan
: 07 Mei 1999
Tanggal Diundangkan
: 07 Mei 1999
LN
: 54
TLN
: 3833
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • KONSTRUKSI - JASA

    1999

    UU NO. 18, LN 1999 / NO. 54, TLN. NO. 3833, LL SETKAB : 38 HLM.

    UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI

    - Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya, yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, diperlukan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi.
    - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
    - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Asas dan Tujuan; Usaha Jasa Konstruksi; Pengikatan Pekerjaan Konstruksi; Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi; Kegagalan Bangunan; Peran Masyarakat; Pembinaan; Penyelesaian Sengketa; dan Sanksi.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 7 Mei 1999, dan mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan.
    - Pada saat berlakunya undang-undang ini, maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.
    - Undang-undang ini terdiri dari 12 Bab dan 46 Pasal
    - Penjelasan 23 hlm.
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
  • Komisi VI
Status
  • Dicabut UU - UU NO. 2/2017
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 10
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 22/2020
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
    2.
    Pasal 21
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 29/2000
    Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
    3.
    Pasal 22
    Ayat 8
    Peraturan Pemerintah No. 29/2000
    Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
    4.
    Pasal 23
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 29/2000
    Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
    5.
    Pasal 28
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 29/2000
    Penyelenggaraan Jasa Konstruksisebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
    6.
    Pasal 34
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 28/2000
    Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir kali dengan PP No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
    7.
    Pasal 35
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 30/2000
    Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
    8.
    Pasal 42
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 29/2000
    Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
    9.
    Pasal 7
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 22/2020
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.