4/PUU-XII/2014

09 Januari 2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 14A, Pasal 20A Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan (3) UUD 1945

Bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut diatas telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, menurut para Pemohon dimasukannya Distrik Moraid yang merupakan wilayah Kab. Sorong ke dalam cakupan Wilayah Kab. Tambrauw, dan adanya pencaplokan batas-batas wilayah yaitu Kampung Asbaken, Distrik Makbon dan Kampung Sailala, Distrik Sayosa Kab. Sorong masuk menjadi batas wilayah Kab. Tambrauw tanpa meminta aspirasi, persetujuan dan pelepasan dari pemegang hak ulayat yang tinggal di Distrik Moraid, Distrik Makbon dan Distrik Sayosa Kab. Sorong sebagai Kepala Daerah setempat. Hal ini mengakibatkan aspirasi, harapan dan cita-cita para Pemohon yang tidak ingin bergabung masuk dalam wilayah Kab. Tambrauw yang telah mengusulkan pembentukan dan pemekaran daerah otonom baru bernama Kab. Malamoi menjadi sia-sia, dan bertentangan dengan UUD 1945.