12/PUU-XII/2014

Data tidak ditemukan.

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Undang-Undang nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.20 Tahun 1997 dan Pasal 16, Pasal 26 dan Pasal 34 UU No.36 Tahun 1999 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Ketentuan Pasal 2 ayat (2), (3) dan Pasal 3 ayat (2) UU PNBP adalah rumusan norma yang tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum yang menyatakan "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU" ketentuan a quo yang mengatur jenis PNBP serta tarif atas jenis PNBP diatur dengan PP adalah ketentuan yang merugikan hak konstitusional para Pemohon. Besaran tarif PNBP tersebut adalah mutlak kebijakan Pemerintah tanpa adanya persetujuan DPR, hal ini jelas melanggar konstitusi. Sedangkan ketentuan Pasal 16, Pasal 26 dan Pasal 34 UU Telekomunikasi bila dikaji secara seksama adalah ketentuan yang mengatur kewajiban penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk membayar biaya-biaya USO, BHP Telekomunikasi dan Penggunaan frekwensi. Artinya para Pemohon dalam menjalankan usahanya dikenakan 3 (tiga) pungutan diluar pajak, yang merupakan PNBP.