116/PUU-X/2012

22 Nopember 2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 2 huruf g Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945

Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf g quo telah merugikan hak konstitusional Pemohon, PTUN bersikap ganda dalam menerapkan ketentuan pasal tersebut, karena ternyata PTUN menerima dan memutus perkara yang objeknya adalah keputusan dari KPU, namun pada bagian lain menyatakan objek gugatan yang diajukan Pemohon berkenaan dengan Keputusan Gubernur yang menetapkan unsur pimpinan DPRD sebagai keputusan politik yang merupakan kelanjutan dari keputusan KPU, yang bukan merupakan objek dari PTUN sehingga gugatan Pemohon tidak dditerima. Apabila ketentuan pasal a quo terus dibiarkan tanpa penegasan, maka kerugian bagi Pemohon terus akan berlanjut dan berpotensi menimbulkan bagi WNI yang lainnya.