H. Sholeh Hayat dkk

30 April 2013

Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum : 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 2.Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo ; 3. Dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Mahkamah Konstitusi menyatakan : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Kata "persetujuan" dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Frasa "sampai dengan 1 (satu) tahun" dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Pasal 32 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan selengkapnya menjadi "Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat".
5. Pasal 32 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Frasa "dan ayat (2)" dalam Pasal 32 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.