Program Legislasi Nasional

Beranda / Deskripsi Konsepsi
PROFIL RUU
Pengusul Prolegnas Prioritas Tahunan
Tanggal Pengusulan
16 Nopember 2016
Posisi RUU
RUU Usul DPR (Pendahuluan)
EMAIL
    Data tidak ditemukan.

Deskripsi Konsepsi (DPR)

Judul
: Perkoperasian
Tanggal
: 02 Februari 2015
Pengusul
: DPR
Download
: (84,25 KB)
Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan
    Data tidak ditemukan.
Sasaran yang ingin Diwujudkan
    Data tidak ditemukan.
Jangkauan dan Arah Pengaturan
    Data tidak ditemukan.
Dasar Pembentukan

    Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Sejarah RUU
    • Judul RUU ini diusulkan oleh Komisi VI untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.
    • Pernah diusulkan dalam Prolegnas long list 2010-2014 dan sudah disahkan menjadi UU No. 17 Tahun 2012.
    • Undang-Undang ini dinyatakan dicabut atau tidak berlaku setelah keluarnya Putusan MK Perkara No. 28/PUU-XI/2013 atas pengujian terhadap Undang-Undang Perkoperasian. Pasal-Pasal yang bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 diantaranya Pasal 1 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 57 ayat (2), BAB VII yang terdiri atas Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77, Pasal 78 ayat (2), Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84 UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ( Pemohon I sampai dengan Pemohon VI).
    • Sedangkan Pemohon VII dan Pemohon VIII mengatakan bahwa Pasal yang bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 diantaranya Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 ayat 1) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), Pasal 50 ayat (2) huruf e bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 55 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 67 ayat (1) bertentanan dengan Pasal 28H ayat (4) UU NRI Tahun 1945, Pasal 70 ayat (2) huruf d bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 78 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 80 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

    Amar putusan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.