Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 28/PUU-XI/2013 menyatakan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian inkonstitusional secara keseluruhan. Akibatnya UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah dicabut untuk sementara waktu diberlakukan kembali, sambil menunggu diterbitkannya UU Perkoperasian yang baru yang sesuai dengan filosofi Pasal 33 (1) UUD NRI Tahun 1945.

Perlu diadakan pembaruan peraturan tentang perkoperasian karena UU Koperasi lama yang diberlakukan kembali tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat.

• mengenai definisi koperasi tidak disamakan dengan badan hukum lainnya (PT., CV, dan Firma)
• badan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
• adanya sistem penggajian pada pengurus tidak senafas dengan konsep koperasi
• tidak lagi menggunakan Sertifikat Modal Koperasi yang menjadikan koperasi seperti saham seperti perseroan
• setoran pokok apabila keluar dari keanggotaan koperasi tidak dapat ditarik kembali menunjukkan sistem badan usaha yang “kejam”
• terjadi pertanggungjawaban terbatas bagi anggota koperasi
• tidak lagi dibatasi mengenai jenis koperasi pada: koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam. Karena eksis koperasi serba usaha

perlu diintegrasikan dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)