Beranda / Profil
PROFIL UU
Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
Nomor
36
Tahun
2008

Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Nomor
: 36
Tanggal Disahkan
: 23 September 2008
Tanggal Diundangkan
: 23 September 2008
LN
: 133
TLN
: 4893
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • PAJAK PENGHASILAN- PERUBAHAN

    2008

    UU NO. 36, LN. 2008/NO. 133, TLN. NO. 4893, LL SETNEG : 116 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

    - Dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
    - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
    - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : perubahan terhadap Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem self assessment. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut: a. lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak; b. lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak; c. lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan; d. lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi; dan e. lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 23 September 2008, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.
    - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
    - Undang-undang ini terdiri dari 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat 29 Perubahan Pasal.
    - Penjelasan 73 hlm.
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
  • Komisi XI
Status
  • Mengubah UU - 7/1983
  • Mengubah UU - 7/1991
  • Mengubah UU - 10/1994
  • Mengubah UU - 17/2000
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 11
    Ayat 7
    Peraturan Menteri Keuangan No. 126/PMK.011/2012/2012
    Perubahan Atas Permen Keuangan No.249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan Atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan Dalam Bidang Usaha Tertentu
    2.
    Pasal 11
    Ayat 11
    Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009/2009
    Jenis-Jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusuta
    3.
    Pasal 11A
    Ayat 1a
    Peraturan Menteri Keuangan No. 248/PMK.03/200/2008
    Amortisasi Atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Tak Berwujud dan Pengeluaran Lainnya Untuk Bidang Usaha Tertent
    4.
    Pasal 14
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2007/2007
    Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi
    5.
    Pasal 14
    Ayat 7
    Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.03/2007
    Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
    6.
    Pasal 17
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 81/2007
    Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
    7.
    Pasal 17
    Ayat 7
    Peraturan Pemerintah No. 55/2019
    Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
    8.
    Pasal 17
    Ayat 2b
    Peraturan Pemerintah No. 19/2009
    Pajak Penghasilan atas Dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri
    9.
    Pasal 17
    Ayat 2d
    Peraturan Pemerintah No. 19/2009
    Pajak Penghasilan atas Dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri
    10.
    Pasal 17
    Ayat 3
    Keputusan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    11.
    Pasal 18
    Ayat 3c
    Peraturan Menteri Keuangan No. 258/PMK.03//2008
    Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) Undang-Undang Ppajak Penghasilan yag diterima atau Diperoleh Wajib Pajak luar negeri
    12.
    Pasal 18
    Ayat 3e
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    13.
    Pasal 19
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.03/2016/2016
    Perubahan Kedua Atas Permen Keuangan No. 191/PMK. 010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016
    14.
    Pasal 21
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK.03/2008/2008
    Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan
    15.
    Pasal 21
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016/2016
    Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
    16.
    Pasal 21
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 80/2010
    Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
    17.
    Pasal 21
    Ayat 8
    Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/ 2008/2008
    Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi Menteri Keuangan Republik Indonesia
    18.
    Pasal 22
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2015/2015
    Perubahan Atas Permen Keuangan No. 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli Atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah
    19.
    Pasal 22
    Ayat 1
    Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.03//2019
    Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah
    20.
    Pasal 23
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015/2015
    Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 36 Tahun 2008
    21.
    Pasal 23
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 251/PMK.03/2008/2008
    Penghasilan Atas Jasa Keuangan yang Dilakukan Oleh Badan Usaha yang Berfungsi Sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
    22.
    Pasal 24
    Ayat 6
    Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.03/2017/2017
    Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efe
    23.
    Pasal 25
    Ayat 8
    Peraturan Pemerintah No. 80/2008
    TENTANG PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI
    24.
    Pasal 26
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    25.
    Pasal 26
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 14/PMK.03/2011/2011
    Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap
    26.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    27.
    Pasal 31A
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 78/2019
    Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
    28.
    Pasal 31D
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 53/2017
    Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split
    29.
    Pasal 31e
    Ayat -
    Peraturan Menteri Keuangan No. 46/2013
    Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
    30.
    Pasal 32b
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    31.
    Pasal 35
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 94/2010
    Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahn Berjalan
    32.
    Pasal 4
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 18/2009
    TENTANG BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
    33.
    Pasal 4
    Ayat 1
    Peraturan Menteri Keuangan No. 245/ PMK.03/ 2008/2008
    Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan
    34.
    Pasal 4
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 130/2000
    Pengecualian Sebagai Objek Pajak atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil
    35.
    Pasal 4
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 55/2019
    Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
    36.
    Pasal 4
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 23/2018
    Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu
    37.
    Pasal 4
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/ 2009/2009
    Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan
    38.
    Pasal 4
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2009/2009
    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
    39.
    Pasal 4
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2009
    Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
    40.
    Pasal 4
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 247/PMK.03/2008
    Bantuan atau Santunan yang Dibayarkan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kepada Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
    41.
    Pasal 4
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 245/ PMK.03//2008
    Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan
    42.
    Pasal 6
    Ayat 1
    Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.010/2015/2015
    Perubahan Kedua Atas Permen Keuangan No. 105/PMK.03/ 2009 tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
    43.
    Pasal 6
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 93/2010
    Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
    44.
    Pasal 6
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 93/2010
    Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
    45.
    Pasal 6
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 93/2010
    Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
    46.
    Pasal 6
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 93/2010
    Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
    47.
    Pasal 6
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 93/2010
    Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
    48.
    Pasal 7
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016
    Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
    49.
    Pasal 9
    Ayat 1
    Peraturan Menteri Keuangan No. 219/PMK.011/2012/2012
    Perubahan Atas Permen Keuangan No.81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
    50.
    Pasal 9
    Ayat 1
    Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2009/2009
    Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja
    51.
    Pasal 9
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 60/2010
    Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.