18/PUU-XVIII/2020

21 Februari 2020

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 134 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 143 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

bahwa pasal aquo tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap penanganan pelanggaran dan/atau penyelesaian sengketa pemilihan yang apabila dimaknai kata "hari" yang dimaksud dalam ketentuan pasal aquo adalah "hari kalender" sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 28 UU Pilkada bahwa hari adalah hari kalender. serta untuk menguji konstitusionalitas Pasal aquo terkait jangka waktu tindak lanjut laporan pelanggaran pemilihan yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya.