71/PUU-IX/2011

10 Oktober 2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 14 huruf e dan f yaitu frasa "84,5% untuk pemerintah dan 15,5% untuk daerah" dan frasa "69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah" Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 91), Pasal 33 Ayat (3), (4), Pasal 18A Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945

Bahwa ketntuan Pasal 14 huruf e dan f telah merugikan hak konstitusional para Pemohon dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Prosentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat tidak adil bagi masyarakat Kaltim dan tidak membantu untuk percepatan penyelesaian persoalan hilangnya hak-hak dasar masyarakat ytiu rusaknya lingkungan tempat tinggal sekitar daerah penghasil minyak bumi dan gas, rendahnya tingkat kesejahteraan, sulitnya pendidikan, lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat kesehatan serta lingkungan hidup. Hal ini bersifat diskriminatif dengan besarnya prosentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi yang diperoleh Provinsi Aceh dan Papua yang mencapai 70% sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2001.