Beranda / Profil

Sistem Jaminan Sosial Nasional

Nomor
: 40
Tanggal Disahkan
: 19 Oktober 2004
Tanggal Diundangkan
: 19 Oktober 2004
LN
: 150
TLN
: 4456
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

    2004

    UU NO. 40, LN 2004 / NO. 150, TLN. NO. 4456, LL SETKAB : 45 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

    - Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
    - Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib pekerja. Program-program jaminan sosial tersebut diselenggarakan oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Undang-Undang ini adalah transformasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 19 Oktober 2004.
    - Undang-Undang ini terdiri dari 9 Bab dan 53 Pasal.
    - Penjelasan 21 hlm.

Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
  • Komisi IX
Status
  • Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - No.007/PUU-III/2005, Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  • Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - No.70/PUU-IX/2011, Pasal 4 ayat (1) UU No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 13 ayat (1) UU No.40 tahun 2004 Tentang SJSN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 10
    Ayat -
    Peraturan Presiden No. 46/2014
    Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, Dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
    2.
    Pasal 12
    Ayat 2
    Peraturan Presiden No. 46/2014
    Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, Dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
    3.
    Pasal 13
    Ayat 2
    Peraturan Presiden No. 109/2013
    Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
    4.
    Pasal 14
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 76/2015
    perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
    5.
    Pasal 17
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 76/2015
    perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
    6.
    Pasal 21
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. 28/2016
    Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
    7.
    Pasal 22
    Ayat 3
    Peraturan Presiden No. 28/2016
    Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
    8.
    Pasal 23
    Ayat 5
    Peraturan Presiden No. 28/2016
    Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
    9.
    Pasal 26
    Ayat 0
    Peraturan Presiden No. 28/2016
    Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
    10.
    Pasal 27
    Ayat 5
    Peraturan Presiden No. 28/2016
    Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
    11.
    Pasal 28
    Ayat 2
    Peraturan Presiden No. 28/2016
    Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
    12.
    Pasal 33
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 82/2019
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
    13.
    Pasal 34
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 82/2019
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
    14.
    Pasal 36
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. -/-
    -
    15.
    Pasal 37
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 60/2015
    Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
    16.
    Pasal 38
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 60/2015
    Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
    17.
    Pasal 41
    Ayat 8
    Peraturan Pemerintah No. 45/2015
    Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
    18.
    Pasal 42
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 45/2015
    Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
    19.
    Pasal 45
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 82/2019
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
    20.
    Pasal 46
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 82/2019
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
    21.
    Pasal 46A
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 37/2021
    Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
    22.
    Pasal 46D
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 37/2021
    Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
    23.
    Pasal 46E
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 37/2021
    Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
    24.
    Pasal 47
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 55/2015
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
    25.
    Pasal 50
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 55/2015
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.