99/PUU-XII/2014

09 Oktober 2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1), (3) dan Pasal 28I ayat (6) UUD 1945.

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 tersebut di atas telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, karena para Pemohon tidak dapat lagi memilih dan dipilih dalam suatu Pilkada yang dilakukan secara langsung dan demokratis, hak para Pemohon atas kepastian hukum juga berpotensi dirugikan karena adanya perbenturan peraturan mengenai pelaksanaan pilkada untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal-pasal a quo juga tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan berbenturan dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2014.