Ir.H.Isran Noor, M.Si

Robikin Emhas, SH.,MH dkk

pertama

15 Februari 2012

kedua

24 Februari 2012

I

14 Maret 2012

22 Nopember 2012

Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum : 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Dalil Pemohon beralasan hukum untuk sebagian.







Mahkamah Konstitusi menyatakan : 1. Mengabulan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Frasa "sebelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "setelah ditentukan oleh pemerintah daerah; 3. Frasa :"Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan" dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh"
Pasal 6 ayat (1) huruf e UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba selengkapnya menjadi "Penetapan WP yang dilakukan setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"
Pasal 9 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba selengkapnya menjadi, "WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"








Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba selengkapnya menjadi, "Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"







Pasal 14 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba selengkapnya menjadi, "Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah"







Pasal 17 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba selengkapnya menjadi, "Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah
Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya