Beranda / Profil

Organisasi Kemasyarakatan

Nomor
: 17
Tanggal Disahkan
: 22 Juli 2013
Tanggal Diundangkan
: 22 Juli 2013
LN
: 116
TLN
: 5430
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • KEMASYARAKATAN-ORGANISASI

    2013

    UU NO. 17, LN 2013/NO. 116, TLN. NO. 5430, LL SETNEG : 46 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

    - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti, dengan membentuk Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.
    - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - Dalam Undang-undang ini diatur tentang: pengertian; asas, ciri, dan sifat; tujuan, fungsi, dan ruang lingkup; pendirian; pendaftaran; hak dan kewajiban; organisasi, kedudukan, dan kepengurusan; keanggotaan; AD dan ART; keuangan; badan usaha; dan pemberdayaan Ormas. Selain itu, Undang-Undang ini mengatur mengenai ormas yang didirikan oleh warga negara asing ataupun ormas asing yang beraktivitas di Indonesia; pengawasan; penyelesaian sengketa organisasi; larangan; dan sanksi. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi aturan yang lebih baik dan memberikan manfaat kepada sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Juli 2013.
    - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
    - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UndangUndang ini diundangkan.
    - Undang-Undang ini terdiri atas 19 Bab dan 87 Pasal.
    - Penjelasan 11 hlm.


Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
  • Komisi II
Status
  • Mencabut UU - No.8 / 1985
  • Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - No. 2 / 2017
  • Diubah UU - No. 16/2017
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 12
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3/2016
    Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.
    2.
    Pasal 19
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 58/2016
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
    3.
    Pasal 40
    Ayat 7
    Peraturan Pemerintah No. 58/2016
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
    4.
    Pasal 42
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 58/2016
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
    5.
    Pasal 50
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 58/2016
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
    6.
    Pasal 57
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 58/2016
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
    7.
    Pasal 82
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 58/2016
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.