Beranda / Profil

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Nomor
: 3
Tanggal Disahkan
: 12 Januari 2009
Tanggal Diundangkan
: 12 Januari 2009
LN
: 3
TLN
: 4958
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • MAHKAMAH AGUNG-PERUBAHAN

    2009

    UU NO. 3, LN 2009/NO. 3, TLN. NO. 4958, LL SETNEG : 23 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

    - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
    - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
    - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Perubahan atas Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, dalam Pasal I nya mengenai Penyisipan Pasal 6A dan 6B, perubahan Pasal 7, perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 9, Perubahan Pasal 11, penyisipan Pasal 11A, Perubahan Pasal 12, Perubahan Pasal 13, Perubahan pasal 20, Penghapusan Pasal 31 ayat (5), Perubahan Pasal 31A, Perubahan pasal 32, Penyisipan Pasal 32A dan Pasal 32B, Penghapusam Pasal 38; Perubahan Pasal 80C, Penyisipan Pasal 80D, Perubahan Pasal 81A, Penyisipan Pasal 81B dan Pasal 81C. Dalam Pasal II nya mengenai mulai berlakunya dari undang-undang ini.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Januari 2009.
    - Kode etik dan pedoman perilaku hakim harus sudah ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
    - Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
    - Undang-Undang ini terdiri 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat 18 perubahan pasal.
    - Penjelasan 8 hlm.

Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
  • Komisi III
Status
  • Mengubah UU - UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
  • Mengubah UU - UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 66
    Ayat -
    Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17/2021
    Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris
    2.
    Pasal I
    Ayat -
    Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 04/PB/MA/IX/2012 04/PB/P.KY/09/2012
    Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim
    3.
    Pasal I
    Ayat -
    Peraturan Mahkamah Agung No. 01/2011
    Hak Uji Materiil
    4.
    Pasal I
    Ayat -
    Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012 ; 02/PB/P.KY/09/2012
    Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hukum
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.