10/PUU-XVIII/2020

Data tidak ditemukan.

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

bahwa UU aquo tidak mengatur secara jelas dan tegas mekanisme penentuan calon ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak sebelum dimintakan persetujuan Ketua MA dan diusulkan kepada Presiden oleh Menteri Keuangan. Dan pasal aquo mengaburkan pemahaman mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang seharusnya tidak berada pada pengaruh atau potensi pengaruh, pikiran, atau perasaan yang langsung maupun tidak langsung menyebabkan hakim pengadilan pajak berada pada ketidakpastian dan kemerdekaannya.