27/PUU-XV/2017

19 Mei 2017

Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 32 ayat (3) huruf a UU No.6 Tahun 1983, dan Pasal 34 ayat (2) huruf c UU No. 14 Tahun 2002 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945

Bahwa ketentuan a quo tersebut di atas dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon, menurut Pemohon ketentuan pasal a quo yang menyatakan bahwa persyaratan untuk menjadi kuasa di bidang perpajakan diatur oleh peraturan Menteri Keuangan. Hal ini dianggap akan membuka celah intervensi dari Menteri Keuangan terhadap proses dan/atau mekanisme berperkara di peradilan pajak. Pemohon beranggapan bahwa adanya ketentuan dalam pasal a quo mengingkari prinsip bahwa seorang kuasa harus bebas dan mandiri, karena dianggap memungkinkan kuasa perpajakan akan di bawah tekanan Menteri Keuangan.