J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

Profil Perkara

No. Perkara

117/PUU-VII/2009

Tanggal Registrasi

01 September 2009

Objek Perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 14 Ayat (1)

Inti Masalah

Ketentuan Pasal 14 Ayat (1) menimbulkan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang timbul berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 yaitu menghilangkan hak konstitusional para Pemohon untuk diperlakukan sama dan setara dengan anggota MPR lain yang berasal dari DPR, dalam hal ini hak anggota MPR yang berasal dari DPD untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua MPR, serta menghalang-halangi kesempatan anggota MPR dari unsur tertentu untuk menjadi Ketua MPR sehingga melanggar prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia sebagaimana dilindungi oleh Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28 D Ayat (3) UUD 1945.

Data Pemohon

NO	PEMOHON
1.	Wahidin Ismail
2.	Marhany Victor Poly Pua
3.	Sri Kadarwati
4.	K.H. Sofyan Yahya
5.	Intsiawati Ayus

Data Kuasa Hukum Pemohon

NO	KUASA HUKUM
1.	Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M, dkk

Data Perbaikan

Data Kehadiran

NO	SIDANG	TANGGAL KEHADIRAN	KETERANGAN DPR
1.	I	09 September 2009	Patrialis Akbar, SH

Data Putusan

TANGGAL PUTUSAN	AMAR PUTUSAN	KETERANGAN
30 September 2009	Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum : 1. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, 2. Para Pemohon memiiki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, 3. Dalil para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 14 Ayat (1) UU No.27 Tahun 2008 sepanjang menyangkut frasa, " yang berasal dari anggota DPR" terbukti beralasan menurut hukum, sedangkan dalil dan petitum Nomor 4 tentang tafsir kata "ditetapkan" yang adalah tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) UU No. 27 Tahun 2009 yang hanya diperuntukkan bagi pemilihan ketua MPR dan tidak berlaku bagi pemilihan Wakil Ketua MPR menimbulkan dualisme dalam prosedur pemilihan pimpinan MPR, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum, 4. Frasa " yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD" yang tercantum dalam rumusan Pasal 14 Ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 27 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tiak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 5. Kata "ditetapkan" dalam Pasal 14 Ayat (1) UU No. 27 Tahun 2009 harus dimaknai "dipilih" , sehinggga pimpinan MPR harus dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam sidang Paripurna MPR. * Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon. * Menyatakan Pasal 14 Ayat (1) UU No.27 Tahun 2008 sepanjang menyangkut frasa, " yang berasal dari anggota DPR" dan frasa " yagn terdiri atas 2 (dua) Wakil Ketua MPR berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD" serta Pasal 14 Ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tiak mempunyai kekuatan hukum mengikat, * Menyatakan Kata "ditetapkan" dalam Pasal 14 Ayat (1) UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dimaknai "dipilih" ,	Dikabulkan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Profil Perkara