Ir.H.Irman Gusman, SE, MBA

Dr.La Ode Ida

Gusti Kanjeng Ratu Hemas

Dr. Todung Mulya Lubis, SH.,LLM dkk

pertama

08 Oktober 2012

I

23 Oktober 2012

keterangan DPR

21 Februari 2012

"Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas,
Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Dalil-dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
Menyatakan:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu:
1.1. Pasal 102 ayat (1):
1) huruf a sepanjang frasa “dengan mempertimbangkan masukan dari
DPD”;
2) huruf d sepanjang frasa “...atau DPD”;
3) huruf e sepanjang frasa “...atau DPD”;
4) huruf h;
1.2. Pasal 147;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
1.3. Pasal 102 ayat (1):
1) huruf a sepanjang frasa “dengan mempertimbangkan masukan dari
DPD”;
2) huruf d sepanjang frasa “...atau DPD”;
3) huruf e sepanjang frasa “...atau DPD”;
4) huruf h;
1.4. Pasal 147;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043)
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
1.5. Pasal 21 ayat (3) sepanjang kata “DPD”;
1.6. Pasal 43 ayat (2);
1.7. Pasal 45 ayat (1) sepanjang frasa “... kepada DPR”;
1.8. Pasal 46 ayat (1) sepanjang frasa “... atau DPD”;
1.9. Pasal 48 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
1.10. Pasal 65 ayat (3);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
1.11. Pasal 21 ayat (3) sepanjang kata “DPD”;
1.12. Pasal 43 ayat (2);
1.13. Pasal 45 ayat (1) sepanjang frasa “... kepada DPR”;
1.14. Pasal 46 ayat (1) sepanjang frasa “... atau DPD”;
1.15. Pasal 48 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
1.16. Pasal 65 ayat (3);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
1.17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043), yaitu:
1.17.1. Pasal 143 ayat (5) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai, “Rancangan Undang-Undang yang telah disiapkan
oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada
Presiden dan kepada pimpinan DPD untuk Rancangan
Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah”;
1.17.2. Pasal 143 ayat (5) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang yang
telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan
DPR kepada Presiden dan kepada pimpinan DPD untuk
Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;
1.17.3. Pasal 144 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai, “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari
Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan
DPR dan kepada pimpinan DPD untuk Rancangan Undang-
Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah”;
1.17.4. Pasal 144 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang yang
berasal dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada
pimpinan DPR dan kepada pimpinan DPD untuk Rancangan
Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah”;
1.17.5. Pasal 146 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai, “Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan
atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari
DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada
pimpinan DPR dan kepada Presiden”;
1.17.6. Pasal 146 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademikyang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis olehpimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan kepada Presiden”;
1.17.7. Pasal 148 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai, “Tindak lanjut pembahasan rancangan undang undang yang berasal dari DPR, DPD, atau presiden dilakukan
melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan”;
1.17.8. Pasal 148 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, “Tindak lanjut pembahasan
rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, DPD, atau
presiden dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan”;
1.17.9. Pasal 150 ayat (2) huruf b bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sepanjang tidak dimaknai, “DPD memberikan penjelasan
serta Presiden dan DPR menyampaikan pandangan apabila
rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan
DPD ”;
1.17.10. Pasal 150 ayat (2) huruf b tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai, “DPD memberikan
penjelasan serta Presiden dan DPR menyampaikan
pandangan apabila rancangan undang-undang berkaitan
dengan kewenangan DPD ”;
1.17.11. Pasal 150 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai, “Daftar inventarisasi masalah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:
a. Presiden, apabila rancangan undang-undang berasal dari
DPR.
b. DPR, apabila rancangan undang-undang berasal dari
Presiden.
c. DPD mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah atas
rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden
atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;
1.17.12. Pasal 150 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, “Daftar inventarisasi masalah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:
a. Presiden, apabila rancangan undang-undang berasal dari
DPR.
b. DPR, apabila rancangan undang-undang berasal dari
Presiden.
c. DPD mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah atas
rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden
atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;
1.18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), yaitu:
1.18.1. Pasal 18 huruf g bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai, “rencana kerja pemerintah, rencana strategis DPR,
dan rencana strategis DPD”
1.18.2. Pasal 18 huruf g tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, “rencana kerja pemerintah, rencana
strategis DPR, dan rencana strategis DPD”
1.18.3. Pasal 20 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai, “penyusunan Program Legislasi Nasional
dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah”;
1.18.4. Pasal 20 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, “penyusunan Program Legislasi
Nasional dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah”;
1.18.5. Pasal 21 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai, “penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan
Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan
DPR yang khusus menangani bidang legislasi”;
1.18.6. Pasal 21 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, “penyusunan Prolegnas antara DPR,
DPD, dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat
kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi”;
1.18.7. Pasal 22 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai, “hasil penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat
Paripurna DPR”;
1.18.8. Pasal 22 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, “hasil penyusunan Prolegnas antara
DPR, DPD, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan
dalam Rapat Paripurna DPR”;
1.18.9. Pasal 23 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai, “dalam keadaan tertentu, DPR, DPD, atau Presiden
dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar
Prolegnas mencakup:
a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau
bencana alam; dan
b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi
nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang
258
dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang
khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;”
1.18.10. Pasal 23 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, “dalam keadaan tertentu, DPR,
DPD, atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-
Undang di luar Prolegnas mencakup:
a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau
bencana alam; dan
b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi
nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang
dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang
khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;”
1.18.11. Pasal 43 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari
DPR, DPD, atau Presiden”;
1.18.12. Pasal 43 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dapat
berasal dari DPR, DPD, atau Presiden”;
1.18.13. Pasal 48 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan
secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan
kepada Presiden dan harus disertai Naskah Akademik”;
1.18.14. Pasal 48 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dari
DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada
pimpinan DPR dan kepada Presiden dan harus disertai
Naskah Akademik”;
259
1.18.15. Pasal 49 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan
dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden dan kepada
pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan
daerah”;
1.18.16. Pasal 49 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dari
DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada
Presiden dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah”;
1.18.17. Pasal 50 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan
dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR dan kepada
pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan
daerah”;
1.18.18. Pasal 50 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dari
Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan
DPR dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang260
undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah”;
1.18.19. Pasal 68 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai, “Dalam pengantar musyawarah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a:
a. DPR memberikan penjelasan dan presiden menyampaikan
pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari
DPR;
b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD
menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-
Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal
dari DPR;
c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan
pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari
Presiden;
d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD
menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-
Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal
dari Presiden;
e. DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden
menyampaikan pandangan jika rancangan undangundang
yang berkaitan dengan kewenangan DPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal
dari DPD”;
1.18.20. Pasal 68 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, “Dalam pengantar musyawarah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
a. DPR memberikan penjelasan dan presiden menyampaikan
pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari
DPR;
b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD
menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-
Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal
dari DPR;
c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan
pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari
Presiden;
d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD
menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-
Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal
dari Presiden;
e. DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden
menyampaikan pandangan jika rancangan undangundang
yang berkaitan dengan kewenangan DPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal
dari DPD”;
1.18.21. Pasal 68 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai, “Daftar inventarisasi masalah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:
a. Presiden dan DPD jika Rancangan Undang-Undang
berasal dari DPR;
262
b. DPR dan DPD jika Rancangan Undang-Undang berasal
dari Presiden;
c. DPR dan Presiden jika Rancangan Undang-Undang
berasal dari DPD yang berkaitan dengan kewenangan
DPD”;
1.18.22. Pasal 68 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, “Daftar inventarisasi masalah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:
a. Presiden dan DPD jika Rancangan Undang-Undang
berasal dari DPR;
b. DPR dan DPD jika Rancangan Undang-Undang berasal
dari Presiden;
c. DPR dan Presiden jika Rancangan Undang-Undang
berasal dari DPD yang berkaitan dengan kewenangan
DPD”;
1.18.23. Pasal 70 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali
sebelum dibahas bersama oleh DPR, Presiden, dan oleh DPD
dalam hal Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;
1.18.24. Pasal 70 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dapat
ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR, Presiden,
dan oleh DPD dalam hal Rancangan Undang-Undang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
263
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan
daerah”;
1.18.25. Pasal 70 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai, ”Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas
hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama
DPR, Presiden, dan DPD dalam hal Rancangan Undang-
Undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah”;
1.18.26. Pasal 70 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, ”Rancangan Undang-Undang yang
sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan
persetujuan bersama DPR, Presiden, dan DPD dalam hal
Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;
1.18.27. Pasal 71 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai, ”Ketentuan mengenai mekanisme khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan
tata cara sebagai berikut:
a. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR,
Presiden, atau DPD dalam hal Rancangan Undang-
Undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah”;
b. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan pada saat
Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang
diajukan oleh Presiden; dan
c. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan
Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dalam Rapat
Paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna
penetapan tidak memberikan persetujuan atas Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.”
1.18.28. Pasal 71 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, ”Ketentuan mengenai mekanisme
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
dengan tata cara sebagai berikut:
a. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR,
Presiden, atau DPD dalam hal Rancangan Undang-
Undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah”;
b. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan pada saat
Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang
diajukan oleh Presiden; dan
c. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan
Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dalam Rapat
Paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna
penetapan tidak memberikan persetujuan atas Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.”
1.18.29. Pasal 88 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai, ”Penyebarluasan dilakukan oleh DPR, DPD, dan
Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan
Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan
Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang”;
1.18.30. Pasal 88 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, ”Penyebarluasan dilakukan oleh
DPR, DPD, dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas,
penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan
Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-
Undang”;
1.18.31. Pasal 89 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai,
“(1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR,
DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat
kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang
legislasi;
(2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal
dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat
kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang
legislasi.
(3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang
berasal dari DPD dilaksanakan oleh
komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPD yang
khusus menangani bidang legislasi.
(4) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal
dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.”
1.18.32. Pasal 89 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai,
“(1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR,
DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat
kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang
legislasi;
(2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal
dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat
kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang
legislasi.
(3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang
berasal dari DPD dilaksanakan oleh
komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPD yang
khusus menangani bidang legislasi.
(4) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal
dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.”
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;"