108/PUU-XIV/2016

02 Desember 2016

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 66 ayat (1) UU 14 Thn 1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU 48 Thn 2009 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), (4), (5) UUD 1945

Ketentuan pasal-pasal tersebut diatas telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, Pemohon merasa terhalang untuk mengajukan PK lebih dari sekali meskipun pada suatu saat terdapat keadaan baru (Novum). Hal ini jelas merupakan bentuk pelanggaran HAM yang dilarang Konstitusi. Hakim adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekeliruan dan kesalahan, maka sarana untuk melakukan koreksi haruslah dibuka pintu selebar-lebarnya berupa upaya hukum luar biasa dapat diajukan lebih dari sekali, tidak boleh dibatasi hanya sekali. Keadilan adalah hak asasi manusia setiap orang meskipun sudah mati dapat diajukan oleh keluarganya atau ahli warisnya.