Beranda / Profil

Pemerintahan Daerah

Nomor
: 23
Tanggal Disahkan
: 30 September 2014
Tanggal Diundangkan
: 02 Oktober 2014
LN
: 244
TLN
: 5587
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • DAERAH - PEMERINTAHAN

    2014

    UU NO. 23, LN 2014/NO. 244, TLN. NO. 5587, LL SETNEG : 460 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

    - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti, dengan membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang baru.
    - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - Dalam undang-undang ini diatur tentang Pembagian wilayah negara, Kekuasaan pemerintahan, Urusan pemerintahan, Kewenangan daerah provinsi di laut dan Daerah provinsi yang berciri kepulauan, Penataan daerah, Penyelenggara pemerintahan daerah, Perda dan perkada, Pembangunan daerah, Keuangan daerah, Pelayanan publik, Partisipasi masyarakat, Perkotaan, Kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara, Kerja sama daerah dan perselisihan, Desa, Pembinaan dan pengawasan, Tindakan hukum terhadap, Aparatur sipil negara di instansi daerah, Inovasi daerah, Informasi pemerintahan daerah, Dewan pertimbangan otonomi daerah, dan Ketentuan pidana.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Oktober 2014.
    - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UndangUndang ini diundangkan.
    - Undang-Undang ini terdiri dari 27 Bab dan 411 Pasal.
    - Penjelasan 101 hlm, lampiran 147 hlm





Bidang
  • Komisi II
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Status
  • Mencabut UU - Pasal 1 angka 4, Pasal 314 s.d. Pasal 412, Pasal 418 s.d. Pasal 421 UU NO. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  • Diubah UU - UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  • Diubah UU - UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
  • Diubah UU - UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 102
    Ayat 2
    Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 161.31-3343/2014
    Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2014-2019
    2.
    Pasal 112
    Ayat 4
    Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 161.31-3734/2014
    Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta
    3.
    Pasal 123
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 18/2017
    Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    4.
    Pasal 124
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 18/2017
    Hak Keuangan dan Administratif Pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    5.
    Pasal 124
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 18/2017
    Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    6.
    Pasal 132
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 12/2018
    Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota
    7.
    Pasal 144
    Ayat 4
    Keputusan Menteri No. 0/0
    0
    8.
    Pasal 145
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 12/2018
    Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
    9.
    Pasal 15
    Ayat 3
    Peraturan Presiden No. 11/2023
    Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan
    10.
    Pasal 15
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 19/2022
    Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
    11.
    Pasal 177
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 18/2017
    Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    12.
    Pasal 178
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 18/2017
    Hak Keuangan dan Administratif Pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    13.
    Pasal 18
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 2/2018
    Standar Pelayanan Minimal
    14.
    Pasal 186
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 12/2018
    Pedoman Penyusunan Tata Terib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota
    15.
    Pasal 19
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18/2023
    Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri
    16.
    Pasal 193
    Ayat 2
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2/2016
    Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No. 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Atar waktu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum
    17.
    Pasal 199
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 12/2018
    Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dwan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
    18.
    Pasal 21
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 19/2022
    Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
    19.
    Pasal 214
    Ayat 5
    Peraturan Presiden No. 3/2018
    Penjabat Sekretaris Daerah
    20.
    Pasal 221
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 17/2018
    Kecamatan
    21.
    Pasal 226
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 17/2018
    Kecamatan
    22.
    Pasal 228
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 17/2018
    KECAMATAN
    23.
    Pasal 23
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 19/2022
    Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
    24.
    Pasal 230
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 17/2018
    Kecamatan
    25.
    Pasal 232
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 18/2016
    Perangkat Daerah
    26.
    Pasal 24
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 94/2016
    Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
    27.
    Pasal 243
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80/2015
    Pembentukan Produk Hukum Daerah
    28.
    Pasal 25
    Ayat 7
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    29.
    Pasal 251
    Ayat 4
    Keputusan Menteri No. 0/0
    0
    30.
    Pasal 256
    Ayat 7
    Peraturan Pemerintah No. 16/2018
    Satuan Polisi Pamong Praja
    31.
    Pasal 26
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 12/2022
    Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah
    32.
    Pasal 270
    Ayat 5
    Peraturan Menteri No. 0/0
    0
    33.
    Pasal 277
    Ayat 0
    Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86/2017
    Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
    34.
    Pasal 278
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 24/2019
    Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
    35.
    Pasal 293
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 12/2019
    Pengelolaan Keuangan Daerah
    36.
    Pasal 296
    Ayat 7
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    0
    37.
    Pasal 299
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 18/2017
    Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    38.
    Pasal 299
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 18/2017
    Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    39.
    Pasal 30
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    40.
    Pasal 302
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 56/2018
    Pinjaman Daerah
    41.
    Pasal 326
    Ayat 0
    Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 105/2016
    Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah
    42.
    Pasal 330
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 12/2019
    Pengelolaan Keuangan Daerah
    43.
    Pasal 331
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 54/2017
    Badan Usaha Milik Daerah
    44.
    Pasal 335
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 54/2017
    Badan Usaha Milik Daerah
    45.
    Pasal 336
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 54/2017
    Badan Usaha Milik Daerah
    46.
    Pasal 337
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 54/2017
    Badan Usaha Milik Daerah
    47.
    Pasal 338
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 54/2017
    Badan Usaha Milik Daerah
    48.
    Pasal 340
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 54/2017
    Badan Usaha Milik Daerah
    49.
    Pasal 342
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 54/2017
    Badan Usaha Milik Daerah
    50.
    Pasal 343
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 54/2017
    Badan Usaha Milik Daerah
    51.
    Pasal 35
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    52.
    Pasal 353
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 12/2017
    Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
    53.
    Pasal 354
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 45/2017
    Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
    54.
    Pasal 357
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 59/2022
    Perkotaan
    55.
    Pasal 359
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 59/2022
    Perkotaan
    56.
    Pasal 362
    Ayat 2
    Peraturan Menteri No. 0/0
    0
    57.
    Pasal 369
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 28/2018
    Kerja Sama Daerah
    58.
    Pasal 370
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 0/0
    0
    59.
    Pasal 383
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 12/2017
    Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
    60.
    Pasal 39
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    61.
    Pasal 39
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    62.
    Pasal 390
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 38/2017
    Inovasi Daerah
    63.
    Pasal 397
    Ayat 5
    Peraturan Presiden No. 91/2015
    Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
    64.
    Pasal 400
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2016
    Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah
    65.
    Pasal 401
    Ayat 1
    Peraturan Menteri No. 0/0
    0
    66.
    Pasal 48
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 27/2016
    Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan Dari Wilayah Kota Pasuruan Ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur PP No. 30 Tahun 2016 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Nias Dari Wilayah Kota Gunungsitoli Ke Wilayah Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara
    67.
    Pasal 48
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 2/2021
    Rupabumi
    68.
    Pasal 48
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 61/2017
    Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat
    69.
    Pasal 54
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 41/2019
    Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maybrat dari Distrik Ayamaru ke Kumurkek Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat
    70.
    Pasal 55
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    71.
    Pasal 56
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    72.
    Pasal 65
    Ayat 7
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    73.
    Pasal 74
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 13/2019
    Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
    74.
    Pasal 75
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    75.
    Pasal 80
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    76.
    Pasal 81
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    77.
    Pasal 82
    Ayat 8
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    78.
    Pasal 86
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    79.
    Pasal 91
    Ayat 8
    Peraturan Pemerintah No. 33/2018
    PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
    80.
    Pasal 93
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 33/2018
    PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.