Forum Kajian Hukum dan Konstitusi dalam hal ini diwakili oleh Bayu Segara, SH (Sekretaris Jenderal FKHK)

Dr. Husdi Herman, SH., MM

Kurniawan, SH

DR. A. Irmanputra Sidin, SH., MH

Victor Santoso Tandiasa, SH., MH

Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH

Alungsyah, SH

-

20 Maret 2018

28 Juni 2018

Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum : 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Pokok permohonan beralasan beralasan menurut hukum.untuk sebagian

Mahkamah Konstitusi menyatakan : 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Pasal 73 ayat (3), (4), (5) dan (6) UU 2 Thn 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU 17 Thn 2014 tentang MD3 bertentangtan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Pasal 122 huruf I UU 2 Thn 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU 17 Thn 2014 tentang MD3 bertentangtan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Frasa ''Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden'' dalam Pasal 245 ayat (1) UU 2 Thn 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU 17 Thn 2014 tentang MD3 bertentangtan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana; sementara itu frasa ''setelah mendapat pertimbangan dari MKD dalam Pasal 245 ayat (1) UU 2 Thn 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU 17 Thn 2014 tentang MD3 bertentangtan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) selengkapnya menjadi : ''Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 244 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden''; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; 6. Menolak Permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.